DPR dorong penguatan ekonomi kerakyatan lewat koperasi pesantren

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendorong koperasi pondok pesantren (koppontren) agar terhubung langsung ke dalam rantai pasok industri nasional guna memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Koperasi-koperasi pesantren yang telah tumbuh hari ini bukan hanya melayani internal dan membantu para pelaku UMKM, tapi juga perlu masuk ke dalam rantai pasok industri,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia menilai koperasi pesantren memiliki potensi sekaligus peluang strategis menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Penguatan kelembagaan ekonomi berbasis pesantren itu diyakini berkolerasi dengan lahirnya pelaku-pelaku UMK baru di masyarakat.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Komisi VII DPR RI akan mendorong mitra kerjanya, yakni Kementerian UMKM, agar menggandeng koperasi pesantren sekaligus berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi.

Sinergi lintas kementerian itu difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan manajemen, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha produktif berbasis pasar, serta perluas akses pembiayaan.

Baca juga: Menko PM: Koperasi pesantren diterapkan secara nasional pada 2028

Menurutnya, penguatan koperasi dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan produktivitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Terlebih, pesantren merupakan salah satu jaringan sosial terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga kini, sehingga berpotensi besar mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara luas.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, kata dia, tercatat terdapat sekitar 2.000 hingga 3.000 koppontren yang telah menjalankan kegiatan usaha secara aktif, sehat, dan berkelanjutan.

Upaya integrasi pesantren ke sektor industri ini, lanjut dia, sejalan dengan target Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar yang mencanangkan penerapan model ekonomi berbasis koperasi pesantren secara nasional pada 2028.

Saat ini, Jawa Timur telah ditetapkan sebagai proyek percontohan dengan melibatkan sedikitnya 300 koperasi pesantren sebagai pelaku ekonomi produktif dan bagian dari rantai pasok industri nasional.

“Koperasi pesantren memiliki potensi sekaligus pelaung strategis untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri besar karenanya penguatan koperasi tidak boleh berhenti pada aktivitas perdagangan internal, tetapi harus mampu membangun usaha produktif yang terhubung dengan kebutuhan industri nasional,” terangnya.

Baca juga: Ditjen Pesantren bakal sinkronkan koperasi pesantren dengan KDMP

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.