DJP undang 78 wajib pajak multinasional bahas pajak minimum global

Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengundang sebanyak 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak usaha perusahaan multinasional terkait implementasi pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen.

“Dua hari lalu kami mengundang sekitar 78 wajib pajak. Itu merupakan entitas induk maupun entitas anak yang berhubungan di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Ia menjelaskan para wajib pajak tersebut telah melakukan pendaftaran secara sukarela melalui mekanisme self-assessment sebagai wajib pajak global yang nantinya juga menjalankan kewajiban pelaporan khusus, termasuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Khusus dan Globe Information Return.

Menurutnya, mekanisme pelaporan tersebut menggunakan standar pengungkapan yang diselaraskan antara Indonesia dan negara lain yang menjadi lokasi entitas induk perusahaan multinasional.

Adapun kebijakan pajak minimum global berlaku bagi kelompok perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi grup di atas 750 juta euro per tahun, sekitar Rp15,17 triliun dengan asumsi kurs Rp20.230 per euro.

Berdasarkan data Country-by-Country Reports (CbCR) tahun 2023, DJP mengidentifikasi 37 entitas induk dalam negeri beserta 1.721 anak usahanya yang termasuk dalam cakupan kebijakan tersebut.

Sementara itu, untuk kelompok wajib pajak luar negeri, terdapat 1.717 entitas induk dan 4.688 anak usaha.

DJP menjelaskan penerapan GMT merupakan bagian dari kesepakatan perpajakan internasional untuk mencegah persaingan penurunan tarif pajak yang tidak sehat atau race to the bottom, sekaligus membatasi praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.

Kerangka kebijakan tersebut meliputi Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rules (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).

DJP menilai penerapan pajak minimum global juga penting untuk menciptakan kesetaraan iklim usaha, sehingga perusahaan multinasional tidak memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan antarnegara untuk meminimalkan kewajiban pajaknya.

Baca juga: DJP temukan 1,9 juta wajib pajak hapus bukti potong di SPT

Baca juga: Tak buat akses bawah tanah, DKI akan naikkan pajak Plaza Senayan-Sency

Baca juga: DJP kejar sisa target Rp500 triliun di dua bulan terakhir 2026

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.