Dana TKD ke Sulsel tersalur Rp22,60 triliun per triwulan III 2026

Untuk dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu sudah Rp22,60 triliun atau sekitar 83,09 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp27,20 triliun

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan mencatat belanja transfer ke daerah (TKD) di Sulsel, yang hingga triwulan III atau September 2026 mencapai Rp20,46 triliun, digunakan untuk membiayai pelayanan publik daerah.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Hari Utomo di Makassar, Selasa, mengatakan, dana TKD itu tersalurkan untuk 24 kabupaten/kota dan Provinsi Sulsel, sehingga total keseluruhan penerima yakni 25 daerah.

"Untuk dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu sudah Rp22,60 triliun atau sekitar 83,09 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp27,20 triliun," ujarnya.

Hari Utomo menjelaskan bahwa penyaluran TKD tersebut menunjukkan tren yang cukup baik pada awal tahun anggaran, dengan distribusi yang relatif merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulsel.

Ia menyatakan hampir seluruh daerah mencatatkan realisasi yang mendekati pagu yang telah ditetapkan, dengan selisih relatif kecil.

Menurut dia, kondisi ini mencerminkan bahwa proses penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berjalan dengan lancar dan tidak terpusat pada wilayah tertentu saja.

"Dengan demikian, seluruh daerah di Sulawesi Selatan dapat merasakan manfaat dari aliran dana tersebut secara lebih merata," katanya.

Berdasarkan data Kemenkeu Perwakilan Sulawesi Selatan, realisasi TKD di masing-masing daerah menunjukkan capaian yang relatif seimbang.

Di wilayah utara, Kabupaten Luwu Utara mencatat realisasi sebesar Rp930,64 miliar dari pagu Rp1,08 triliun, sementara Kabupaten Luwu Timur terealisasi Rp968,14 miliar dari pagu Rp1,17 triliun.

Kota Palopo mencatat realisasi Rp473,34 miliar dari pagu Rp576,64 miliar, sedangkan Kabupaten Luwu sebesar Rp876,42 miliar dari pagu Rp1,05 triliun.

Di kawasan Toraja, Kabupaten Tana Toraja mencatat realisasi Rp627,72 miliar dari pagu Rp776,30 miliar, sementara Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp709,19 miliar dari pagu Rp864,11 miliar.

Untuk wilayah Ajatappareng, Kabupaten Pinrang terealisasi Rp821,47 miliar dari pagu Rp981,3 miliar, Kabupaten Barru Rp503,11 miliar dari pagu Rp611,12 miliar, dan Kota Parepare Rp427,88 miliar dari pagu Rp531,19 miliar. Kabupaten Enrekang juga mencatat realisasi Rp662,84 miliar dari pagu Rp788,12 miliar.

Sementara itu, di kawasan Mamminasata, Kabupaten Maros mencatat realisasi Rp813,14 miliar dari pagu Rp972,13 miliar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sebesar Rp844,11 miliar dari pagu Rp1,01 triliun, Kabupaten Gowa Rp1,08 triliun dari pagu Rp1,29 triliun, serta Kota Makassar Rp1,70 triliun dari pagu Rp2,04 triliun.

Kabupaten Takalar mencatat realisasi Rp685,23 miliar dari pagu Rp808,12 miliar dan Kabupaten Jeneponto sebesar Rp793,52 miliar dari pagu Rp950,12 miliar.

Di wilayah selatan dan timur, Kabupaten Bantaeng terealisasi Rp523,74 miliar dari pagu Rp642,07 miliar, Kabupaten Bulukumba Rp862,34 miliar dari pagu Rp1,04 triliun, dan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp631,93 miliar dari pagu Rp762,66 miliar. Kabupaten Sinjai mencatat realisasi Rp661,07 miliar dari pagu Rp791,94 miliar.

Adapun untuk wilayah tengah, Kabupaten Bone mencatat realisasi Rp1,49 triliun dari pagu Rp1,81 triliun, Kabupaten Soppeng Rp636,35 miliar dari pagu Rp752,91 miliar, dan Kabupaten Wajo Rp857,64 miliar dari pagu Rp1,03 triliun. Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mencatat realisasi Rp614,02 miliar dari pagu Rp845,23 miliar.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mencatat realisasi sebesar Rp3,34 triliun dari total pagu Rp4,06 triliun.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.