Cek BSU 2026 pakai NIK KTP, apakah status penerima sudah dibuka?

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk membantu pekerja dan buruh memenuhi kebutuhan ekonomi. Program bantuan dari pemerintah ini menyasar pekerja yang memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Pada penyaluran tahun ini, BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, pekerja yang ditetapkan sebagai penerima berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah namanya masuk dalam daftar penerima, pengecekan dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Salah satu data penting yang perlu disiapkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.

Baca juga: Kemnaker terbitkan Permenaker tentang BSU 2026

Cara cek status penerima BSU 2026 melalui NIK KTP

Pengecekan status penerima BSU dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Kemnaker. Berikut tahapan yang perlu diperhatikan:

1. Buka laman resmi BSU Kemnaker melalui https://bsu.kemnaker.go.id.
2. Perhatikan informasi dan fitur pengecekan status penerima yang tersedia.
3. Jika fitur pemeriksaan NIK sudah diaktifkan, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
4. Lengkapi data tambahan atau kode keamanan apabila diminta oleh sistem.
5. Klik tombol pemeriksaan status.
6. Tunggu hingga sistem menampilkan informasi mengenai status penerimaan BSU.

Mekanisme pemeriksaan status penerima BSU 2026 perlu mengikuti fitur dan petunjuk terbaru yang ditampilkan Kemnaker. Jangan menganggap langkah pengecekan pada penyaluran tahun sebelumnya otomatis berlaku pada program tahun ini.

Apakah pengecekan NIK BSU 2026 sudah bisa dilakukan?

Meski laman resmi BSU 2026 sudah tersedia, pekerja perlu memperhatikan bahwa mekanisme pengecekan status penerima masih menunggu pengumuman resmi Kemnaker.

Berdasarkan informasi pada portal BSU Kemnaker per 10 November 2026, pemerintah menyatakan bahwa tata cara pemeriksaan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi. Artinya, masyarakat belum dapat memastikan status penerima hanya dengan memasukkan NIK melalui mekanisme yang belum ditetapkan.

Karena itu, pekerja disarankan memantau pembaruan informasi melalui laman resmi tersebut agar tidak keliru mengikuti panduan yang beredar di media sosial.

Baca juga: Kemnaker: Kesesuaian data pekerja penting penuhi syarat penerima BSU

Syarat penerima BSU 2026

Tidak semua pekerja dapat memperoleh bantuan ini. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Berikut persyaratannya:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
3. Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
4. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
5. Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.

Khusus pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas maksimal upah disesuaikan dengan UMK setempat melalui mekanisme pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Selain itu, upah yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungannya mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Berapa besaran BSU 2026?

Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total dana yang diterima pekerja yang memenuhi persyaratan mencapai Rp900.000.

Dana tersebut diberikan sekaligus untuk periode tiga bulan dan dijadwalkan disalurkan pada November hingga Desember 2026. Penyalurannya dilakukan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Perlu diketahui, pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk memperoleh bantuan. Data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya melalui proses verifikasi dan penetapan oleh pemerintah.

Baca juga: Menaker sebut data penerima BSU masih proses verifikasi

Hal yang perlu diperhatikan saat mengecek BSU

Pekerja perlu berhati-hati terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan program BSU 2026. Sejumlah tautan tidak resmi terkadang menawarkan pendaftaran atau menjanjikan pencairan bantuan dengan meminta data pribadi.

Untuk menghindari penipuan, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pastikan hanya mengakses laman resmi Kemnaker, yaitu bsu.kemnaker.go.id.
2. Jangan memberikan NIK, nomor rekening, kata sandi, atau kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal.
3. Hindari mengisi formulir pendaftaran dari tautan yang dibagikan melalui pesan singkat atau media sosial tanpa memastikan keasliannya.
4. Jangan membayar biaya administrasi dengan alasan mempercepat proses pencairan BSU.
5. Pantau informasi terbaru melalui kanal resmi Kemnaker.
Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, pekerja dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630.

Pengecekan status penerima BSU 2026 melalui NIK KTP dapat dipantau melalui portal resmi Kemnaker. Namun, per 10 November 2026, mekanisme pemeriksaan status penerima masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Pekerja sebaiknya memastikan persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, ketentuan upah, serta data kependudukan sudah sesuai. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar tanpa terjebak tautan pendaftaran palsu atau informasi pencairan yang belum terkonfirmasi.

Baca juga: Airlangga: Penyaluran BSU 2026 diharapkan via transfer rekening

Baca juga: Menaker tegaskan BSU masih proses administratif di Kemenkeu

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.