Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono mengatakan semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

“Sudah tidak ada lagi (yang tidak ada SLHS). Sudah kami sisir semua. Semua SPPG yang sudah operasional pasti punya SLHS,” ujar Trenggono ketika ditemui di sela-sela Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026 yang digelar di Jakarta, Minggu.

Trenggono menegaskan bahwasanya SPPG yang tidak memiliki SLHS tidak boleh beroperasi, sebab sertifikat tersebut merupakan syarat mutlak.

Trenggono pun menyebut memang ada sekitar 1.600 SPPG yang tidak dioperasionalkan karena tidak memenuhi syarat.

“Iya, sudah (dikeluarkan). Itu yang tidak memenuhi syarat,” ujar Trenggono.

Ihwal penambahan SPPG, Trenggono menyampaikan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah penambahan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta di wilayah dengan prevalensi atau jumlah kasus stunting yang tinggi.

“Kalau penambahan nanti kami prioritas kepada 3T dan prevalensi stunting tinggi di luar Jawa,” tutur Trenggono.

Baca juga: BGN tak segan tindak tegas dapur MBG tak disertai SLHS

Baca juga: BGN tutup permanen lebih dari 2.000 dapur MBG tak laik higiene

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat untuk beroperasi. Penegasan ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan pembenahan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengatakan, keamanan pangan harus menjadi perhatian utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat. BGN tidak ingin ada lagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG.

Menurutnya, berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang terjadi, salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan baku.

Ia mencontohkan, penggunaan bahan baku ayam dengan kondisi yang sudah tidak layak, serta kesalahan dalam penyimpanan bahan makanan yang seharusnya berada di freezer tetapi justru dibiarkan di ruang terbuka, dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan makanan.

Karena itu, BGN memperkuat pengawasan melalui penambahan tim pengawasan, pengawas chef, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Sudaryono menjelaskan, BGN juga memperketat pengawasan terhadap pemenuhan sertifikasi higiene dan sanitasi. SPPG yang belum memiliki SLHS tidak diperbolehkan beroperasi sampai memenuhi persyaratan tersebut.

Baca juga: BGN tegaskan SLHS jadi syarat mutlak operasional SPPG

Baca juga: BGN siapkan juknis 3T pastikan MBG menjangkau komunitas adat di Jambi

Baca juga: Menko Pangan kawal efisiensi anggaran MBG dan percepat layanan di 3T

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Putu Indah Savitri

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira