Belanja pemerintah pusat capai Rp2.343,6 triliun hingga Oktober 2026

Beberapa belanja kementerian/lembaga ini akan mengalami akselerasi penyerapan di Desember karena memang biasanya kontraknya sudah jalan, pekerjaannya sudah jalan, pembayarannya diselesaikan pada Desember

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun hingga 31 Oktober 2026, tumbuh 24,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, mengatakan realisasi tersebut setara dengan 74,4 persen dari target belanja pemerintah pusat dalam APBN 2026.

Ia memperkirakan penyerapan belanja kementerian dan lembaga akan meningkat pada Desember, seiring dengan penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah berjalan.

"Beberapa belanja kementerian/lembaga ini akan mengalami akselerasi penyerapan di bulan Desember karena memang biasanya kontraknya sudah jalan, pekerjaannya sudah jalan, pembayarannya diselesaikan pada bulan Desember," ujarnya.

Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja barang mencapai Rp543,3 triliun, termasuk untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap Rp173,21 triliun hingga akhir Oktober 2026.

Sementara itu, belanja pegawai terealisasi Rp320,4 triliun. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), penyesuaian tunjangan di sejumlah kementerian dan lembaga, serta tunjangan profesi guru non-ASN.

Baca juga: Suahasil: Kredibilitas sektor keuangan RI kunci hadapi dinamika MSCI

Baca juga: Kemenkeu siapkan belanja negara Rp945 T untuk November-Desember 2026

Adapun realisasi belanja modal mencapai Rp248,6 triliun, terutama untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan irigasi serta pengadaan peralatan dan mesin.

Pemerintah juga merealisasikan belanja bantuan sosial reguler sebesar Rp124,9 triliun, meningkat 6,5 persen secara tahunan. Belanja tersebut antara lain mencakup program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai.

Selain itu, pemerintah telah membayarkan pensiun pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri sebesar Rp159,8 triliun. Realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi untuk menjaga daya beli masyarakat mencapai Rp415,8 triliun.

Di sisi lain, penyaluran transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp653,2 triliun hingga Oktober 2026, atau sekitar 90 persen dari pagu terbaru sebesar Rp726,3 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN 2026, tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, pendapatan negara terealisasi Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target, tumbuh 23,9 persen secara tahunan. Dengan perkembangan tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Suahasil menyampaikan bahwa hingga 31 Oktober 2026, APBN tetap solid dengan keseimbangan primer positif dan defisit terkendali, sejalan dengan arah kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.

Baca juga: Realisasi subsidi dan kompensasi capai Rp415,8 triliun hingga Oktober

Baca juga: Menkeu: Defisit APBN per Oktober 2026 "on track", capai 1,47 persen

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.