Bappenas raih predikat AA dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meraih predikat AA (istimewa) dengan nilai 100 dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.

Predikat tersebut merupakan capaian untuk keempat kalinya secara berturut-turut bagi Kementerian PPN/Bappenas sekaligus bentuk apresiasi atas komitmennya dalam memperkuat reformasi hukum dan meningkatkan kualitas tata kelola regulasi guna mendukung perencanaan pembangunan nasional.

"Terima kasih kepada keluarga besar Kementerian PPN/Bappenas yang telah berkontribusi dalam menciptakan tata kelola hukum yang lebih baik. Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami, khususnya Biro Hukum, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola regulasi dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Oktorika, saat menerima penghargaan dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Capaian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Reformasi hukum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dan prosedural, tetapi juga pada peningkatan efektivitas regulasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan memberikan kepastian hukum.

Penghargaan ini mendorong Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, fasilitasi penyusunan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Penguatan fungsi-fungsi tersebut dianggap penting untuk memastikan kebijakan pembangunan memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan arah perencanaan pembangunan nasional, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Forum nasional ini menghasilkan empat agenda aksi nasional, yaitu penerapan Regulatory Impact Analysis (RIA) pada tahap ex ante; penguatan harmonisasi produk hukum daerah; pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan berbasis bukti dan partisipatif; serta optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya transformasi tata kelola regulasi melalui penguatan harmonisasi, penyederhanaan, serta pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan berbasis bukti.

Sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, integrasi data hukum, serta pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan regulasi yang adaptif, berkualitas, dan berdampak nyata. Hal ini mengingat keberhasilan reformasi regulasi tercermin dalam meningkatnya kepastian hukum, kemudahan pelayanan publik, kelancaran investasi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ari Prasetyo mengungkapkan penghargaan ini menjadi pengingat bahwa kualitas regulasi berperan strategis dalam menentukan efektivitas kebijakan pembangunan.

Kementerian PPN/Bappenas memastikan akan terus memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pembentukan regulasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan informasi hukum untuk memastikan hukum menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Melalui penghargaan IRH Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas akan terus memperkuat komitmen terhadap reformasi hukum yang berkelanjutan. Dukungan seluruh pihak di Kementerian PPN/Bappenas sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas regulasi dan pengelolaan informasi hukum. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mendukung pembangunan nasional yang efektif dan berkelanjutan," ucap Ari.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.