Jakarta (ANTARA) - Asosiasi buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7 hingga 9,5 persen dengan skema kenaikan berjenjang berdasarkan besaran upah minimum di masing-masing daerah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menjelaskan bahwa wilayah dengan tingkat upah minimum lebih rendah perlu memperoleh persentase kenaikan lebih besar dibandingkan daerah yang telah memiliki tingkat upah relatif tinggi.

"Kami mengusulkan daerah-daerah yang upah minimumnya masih rendah, kenaikannya harus lebih signifikan atau lebih besar daripada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi," kata Ristadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

KSPN, kata dia, juga mengusulkan pembagian tiga klaster nilai alfa, di mana untuk daerah dengan upah minimum di bawah Rp3 juta, organisasi tersebut mengusulkan alfa 0,8 hingga 1,0. Sementara daerah dengan upah Rp3 juta hingga Rp4 juta diusulkan menggunakan alfa 0,6 hingga 0,8, dan daerah dengan upah di atas Rp4 juta menggunakan alfa 0,5 hingga 0,6.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Presiden KSPI Said Iqbal meminta pembahasan besaran upah dilakukan melalui Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan formula yang diatur dalam regulasi.

"Mudah-mudahan jangan pakai lagi 0,7, pakai 0,9 indeks tertentunya. Karena rumus kenaikan upah minimum kan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," ujar Said Iqbal.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan kerangka perhitungan melalui UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Formula tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah mengakomodasi berbagai pandangan melalui dialog sosial. Pemerintah juga menyiapkan data Kebutuhan Hidup Layak sebagai bahan pertimbangan.

Perbedaan usulan antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah merupakan bagian dari dinamika hubungan industrial. Karena itu, penyampaian aspirasi perlu diarahkan pada substansi kebijakan, menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan secara damai dan tertib.

Ruang dialog yang terbuka diharapkan mampu mempertemukan kepentingan pekerja dan dunia usaha tanpa mengaburkan tujuan utama pembahasan, yakni menghasilkan kebijakan pengupahan yang adil dan berkelanjutan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Khaerul Izan

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira