Anggota DPR minta pemerintah kaji ulang PPN produk menstruasi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah mengkaji ulang pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk menstruasi, khususnya pembalut, dengan mempertimbangkan keterjangkauan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan.

Menurut Selly, dikutip di Jakarta, Selasa, pemerintah perlu mempertimbangkan kemungkinan mengecualikan produk menstruasi dari objek PPN atau memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah karena produk menstruasi merupakan kebutuhan esensial yang tidak dapat dihindari perempuan sehingga akses dan keterjangkauannya perlu menjadi perhatian negara.

“Menstruasi bukan pilihan, bukan gaya hidup, dan bukan kebutuhan konsumtif yang dapat ditunda. Ini merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan,” kata Selly.

Ia menilai kebijakan perpajakan tidak cukup hanya dilihat dari keseragaman penerapan aturan, tetapi juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi berbeda.

“Persoalannya bukan semata-mata apakah pajak itu dikenakan secara khusus kepada perempuan atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang secara nyata menanggung dampaknya,” ujarnya.

Selly mengatakan perempuan berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang rentan menanggung dampak tambahan biaya produk menstruasi karena kebutuhan tersebut bersifat rutin dan tidak dapat dihindari.

Ia juga merujuk pada rekomendasi Komnas Perempuan yang meminta pemerintah meninjau kembali pengenaan PPN atas produk menstruasi karena dinilai belum mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi.

Lebih lanjut, Selly mendorong penguatan perspektif gender dalam kebijakan fiskal agar kebijakan perpajakan tidak hanya diukur berdasarkan potensi penerimaan negara, tetapi juga dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup perempuan.

Selain peninjauan pajak, dia meminta pemerintah menjamin akses produk menstruasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dari keluarga miskin, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan anak perempuan usia sekolah.

Menurut Selly, upaya tersebut perlu diintegrasikan dengan penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih, layanan kesehatan reproduksi, serta edukasi kesehatan menstruasi.

Ia juga mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait agar perspektif kebutuhan perempuan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional. Selly menegaskan bahwa penerimaan negara tetap penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, tetapi kebijakan fiskal juga harus memperhatikan dimensi keadilan sosial dan kebutuhan kelompok rentan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.