Anggota DPD RI: Wapres Gibran hanya miliki dua pilihan

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Teras Narang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya memiliki dua pilihan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikannya, yakni mengundurkan diri atau menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

"Menurut saya, pilihannya hanya dua, yakni mundur atau dimundurkan melalui mekanisme konstitusi," tegas Teras Narang dihubungi dari Palangka Raya, Rabu.

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015 itu menjelaskan, kedua lembaga peradilan tersebut telah mengeluarkan putusan sesuai kewenangan masing-masing.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap juga harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Dia mengatakan, apabila Gibran memilih mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, mekanisme pengisian jabatan yang kosong akan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

"Sebaliknya, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, mekanisme pemberhentian dapat ditempuh melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945," ujar Teras.

Adapun pasal 7A UUD 1945 mengatur Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pemberhentian yang harus melalui DPR dan MK sebelum diputuskan oleh MPR. DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan kepada MK untuk diperiksa, diadili, dan diputus.

Permintaan kepada MK harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Selanjutnya, MK wajib memeriksa dan memutus pendapat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.

"Apabila MK memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR," jelasnya.

Teras Narang yang pernah menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004 dan 2004-2005 itu menegaskan, MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut. Di mana keputusan pemberhentian harus diambil melalui sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR, dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

"Persoalan yang menyangkut jabatan kenegaraan harus diselesaikan berdasarkan hukum dan konstitusi dengan menghormati kewenangan setiap lembaga negara," demikian Teras Narang.

Baca juga: Anggota DPR gulirkan HMP, ini tahapan jika Gibran dimakzulkan

Baca juga: Syahganda: Tidak ada lagi peluang Gibran di PTUN

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Jaya W Manurung
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.