Yusril: Tak ada upaya hukum yang bisa pertahankan suket ijazah Gibran

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka, melalui perkara yang telah diputus.

Dia menjelaskan dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Yusril bantah anggapan dirinya jadi ketua tim polemik ijazah Gibran

Ia mengungkapkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pun telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda.

Jika sebelumnya surat keterangan penyetaraan menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kata dia, kini dokumen tersebut telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tindak lanjut putusan MA serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ia menegaskan pencabutan surat keterangan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Ditambahkan bahwa hal itu juga sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.

Terkait gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai persoalan surat keterangan tersebut, Menko memperkirakan perkara itu juga akan menghadapi persoalan hukum menyangkut objek sengketa.

Menurutnya dengan telah dicabutnya surat keterangan yang menjadi objek sengketa, tidak ada lagi objek yang dapat diperiksa oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.

Baca juga: Syahganda tegaskan pemerintah hormati hak DPR memproses HMP

"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," tutur Yusril.

Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan MK terkait sengketa persyaratan pendidikan Wapres, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wapres memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sementara dalam putusan MA, kasasi pemohon gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran dikabulkan sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Baca juga: Demokrat nilai putusan MK dan MA sudah inkrah soal ijazah Wapres

Baca juga: MA unggah putusan lengkap mengenai suket pendidikan SMA Gibran

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.