Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyerahkan rekomendasi kebijakan di bidang hukum dan HAM untuk tahun 2027 kepada 50 kementerian/lembaga di Jakarta, Selasa.

Yusril mengatakan jumlah penerima rekomendasi pada tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 39 instansi.

Ia menjelaskan rekomendasi tersebut difokuskan pada aspek hukum dan HAM karena kedua isu itu bersifat lintas sektoral, berbeda dengan bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang sangat spesifik.

"Masalah hukum dan masalah HAM itu adalah masalah yang menyangkut seluruh kementerian, seluruh lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga negara, termasuk lembaga independen seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta instansi seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung," katanya

Yusril menegaskan bahwa pemenuhan dan perlindungan HAM bukan semata-mata menjadi tugas Kementerian HAM, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diintegrasikan ke dalam program serta kegiatan masing-masing instansi.

Ia mencontohkan TNI dan Polri memiliki kewajiban melindungi HAM dalam pelaksanaan tugasnya. Hal serupa berlaku bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kesehatan dalam pemenuhan hak kesehatan hingga Kementerian Agama dalam menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai amanat konstitusi.

Ia menyebut setiap tahun Kemenko Kumham Imipas secara rutin menyampaikan pokok-pokok kebijakan pemerintah untuk satu tahun ke depan, sekaligus menerima laporan evaluasi mengenai pelaksanaan dan penyerapan program hukum dan HAM di tiap instansi.

Namun, Yusril mengungkapkan terdapat penekanan khusus pada 2026 ini. Kemenko Kumham Imipas turut mendapat tugas untuk mengkoordinasikan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Kendati demikian, Yusril meluruskan bahwa kementeriannya tidak akan mengambil alih proses penegakan hukum secara langsung, melainkan sebatas menjalankan fungsi koordinasi antarlembaga.

"Tugas penyelidikan ada pada Komnas HAM, dan tugas penyidikan ada pada Kejaksaan Agung. Jadi, tugas kami mengoordinasikan semua itu agar seluruh program di bidang HAM dan hukum dapat menyerahkan dokumen tersebut dihadiri langsung sejumlah menteri, wakil menteri serta para kepala daerah, mulai dari gubernur, termasuk Gubernur Bali, dan Sulawesi Utara hingga bupati dan wali kota. terselenggara dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Yusril juga mengapresiasi kepada seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan kepala daerah yang hadir secara langsung untuk menerima rekomendasi kebijakan bidang HAM bagi pelaksanaan program kerja tahun 2027 mendatang.

Penyerahan dokumen tersebut dihadiri langsung sejumlah menteri, wakil menteri, serta para kepala daerah, mulai dari gubernur, termasuk Gubernur Bali, dan Sulawesi Utara hingga bupati dan wali kota.

Baca juga: Yusril: Keterbukaan informasi bagian penting pelaksanaan pemerintahan

Baca juga: Yusril optimistis RI jadi anggota OECD paling lambat 3 tahun lagi

Baca juga: Yusril sebut integrasi data korporasi perkuat kepastian hukum

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Laily Rahmawaty

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira