Yusril: RI pelajari masalah WN Afghanistan korban perdagangan manusia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah Indonesia terbuka mempelajari lebih lanjut masalah penanganan warga negara (WN) Afghanistan yang menjadi korban sindikat perdagangan manusia.

Saat menerima audiensi Duta Besar Afghanistan di Jakarta, Kamis (22/10), dia mengatakan pembelajaran masalah korban perdagangan manusia dengan modus menjanjikan pekerjaan di Australia atau negara-negara Eropa dimaksud bertujuan mendukung upaya pemberantasan perdagangan manusia ilegal.

"Pihak Imigrasi memiliki data warga negara Afghanistan yang telah dideportasi maupun yang masih menunggu proses deportasi. Ada sekitar 18 orang yang sedang menunggu proses deportasi," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan sebagian warga tersebut menggunakan visa kunjungan, tetapi akhirnya menghadapi masalah keimigrasian karena tidak memiliki visa yang sesuai atau pihak sponsor menolak mereka setelah tiba di Indonesia.

Di sisi lain, Yusril pun mengatakan terdapat kedekatan hubungan historis Indonesia dan Afghanistan yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan.

Oleh karena itu, ia menyampaikan harapan agar perdamaian di Afghanistan dapat terus terjaga sehingga hubungan antarmasyarakat kedua negara semakin erat.

“Kami berharap perdamaian ini akan bertahan selamanya bagi rakyat Afghanistan, karena kita memiliki sejarah hubungan yang panjang,” ujarnya.

Terkait repatriasi warga negara Afghanistan yang sedang menjalani hukuman di Indonesia, Menko menyampaikan keterbukaan untuk mempelajari kasus-kasus terkait secara lebih lanjut.

Menurutnya, pembahasan mengenai data narapidana, kemungkinan repatriasi, dan pemberian grasi memerlukan koordinasi antarlembaga serta penyesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Afghanistan Mawlawi Sadullah Baloch meminta kepastian data warga negaranya yang sedang menjalani hukuman pidana di Indonesia.

Pihak Afghanistan mengusulkan agar kemungkinan repatriasi narapidana dapat dibahas lebih lanjut sehingga mereka berpeluang menjalani sisa masa hukuman di negara asal.

Selain itu, Mawlawi mengungkapkan sekitar 57 pedagang Afghanistan berkunjung ke Indonesia dalam pameran perdagangan pada 14–18 Oktober 2026.

Dikatakan bahwa kunjungan itu membuka peluang penjajakan kontrak dengan pengusaha Indonesia, terutama untuk impor minyak kelapa sawit dan kertas secara langsung tanpa melalui negara perantara.

Ia menambahkan, Afghanistan juga memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan menuju negara-negara Asia Tengah, seperti Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan.

Dalam audiensi, dia tak lupa menyampaikan perkembangan situasi keamanan di negaranya yang dinilai semakin stabil.

Dubes juga menjelaskan upaya pemberantasan narkotika serta perkembangan sektor industri di Afghanistan. Dirinya menyebut lebih dari 6 ribu pabrik telah diresmikan dalam 5 tahun terakhir seiring dengan membaiknya situasi keamanan dan meningkatnya investasi.

“Alhamdulillah, keamanan terjamin secara keseluruhan dan tidak ada masalah berarti di sana," ucap Mawlawi.

Dengan adanya perdamaian dan stabilitas, kata dia, banyak orang berinvestasi dan kembali ke Afghanistan sehingga diharapkan Afghanistan terus berada di jalur yang sangat positif ke depannya.

Pertemuan diharapkan memperkuat komunikasi diplomatik dan membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Afghanistan di bidang hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, serta perdagangan.

Baca juga: Yusril: Setiap kebijakan publik harus berorientasi pada masyarakat

Baca juga: Yusril: Mubalig berperan jaga persatuan dan perkuat kesadaran hukum

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.