Yusril: Pemerintah amati pembahasan DPR terkait masalah ijazah Wapres

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah akan mengamati pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait permasalahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, kata dia, hari ini DPR sudah mulai bersidang setelah reses cukup panjang sehingga pihaknya belum bisa banyak berkomentar.

"Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket atau kah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Setelah DPR membuka persidangan, Yusril menuturkan baru akan diketahui perkembangan yang terjadi di Parlemen, khususnya terkait sikap terhadap dua putusan pengadilan tertinggi RI mengenai surat keterangan ijazah Wapres.

Dua putusan dimaksud, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan MK terkait sengketa persyaratan pendidikan Wapres, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wapres memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sementara dalam putusan MA, kasasi pemohon gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran dikabulkan sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Yusril mengaku mendapatkan informasi bahwa MA akan mengunggah putusan dimaksud pada laman resminya dan sesudah diunggah, putusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh tergugat.

"Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai," ungkapnya.

Pasalnya, dia menyampaikan putusan MK bersifat final and binding (mengikat). Begitu pula dengan putusan MA, yang bersifat final apabila putusannya telah diunggah di laman resmi.

Apabila putusan sudah diunggah, Menko mengatakan dari segi hukum maka administrasi negaranya telah selesai.

Selanjutnya, ia mengungkapkan proses hukum tata negara yang akan berjalan, namun pemerintah tidak bisa terlalu banyak ikut campur karena sepenuhnya merupakan area dan kewenangan DPR RI.

Usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik pada masa reses terkait Hak Menyampaikan Pendapat (HMP).

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan.

Setelah masa sidang DPR RI dibuka, menurut dia, pimpinan DPR akan terus mendengar masukan-masukan terkait hal itu, termasuk opsi-opsi mekanisme dan tata cara yang bisa ditempuh.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat dalam merespons persoalan ijazah Wapres sedang dipertimbangkan dan difinalisasi.

Dia mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.