Yusril: Mubalig berperan jaga persatuan dan perkuat kesadaran hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai mubalig berperan strategis dalam menjaga persatuan nasional, memperkuat kesadaran hukum serta membangun kehidupan demokrasi yang harmonis.

Saat membuka kegiatan training of trainers (TOT) dan coaching instruktur (CI) Mubaligh Tingkat Nasional di Jakarta, Kamis (22/10), ia mengatakan Indonesia dibangun di atas kemajemukan agama, suku, bahasa, dan budaya.

"Karena itu, persatuan nasional tidak berarti menyeragamkan pemikiran, tetapi membangun komitmen bersama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurutnya, tantangan persatuan saat ini antara lain berupa polarisasi politik, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, intoleransi, dan kesenjangan sosial.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, sambung dia, mubalig memiliki peran penting untuk menyampaikan pesan keagamaan yang menyejukkan, mendorong sikap saling menghormati, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Ditegaskan Yusril bahwa persatuan nasional bukan merupakan tuntutan agar seluruh masyarakat berpikir sama, melainkan sebuah kemampuan suatu bangsa untuk mengelola perbedaan tanpa kehilangan komitmen terhadap kehidupan bersama.

Lebih lanjut, ia berpendapat dakwah memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan berkonstitusi dan supremasi hukum.

Oleh karena itu, dia mengharapkan para mubalig dapat menanamkan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab, sekaligus membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dia juga mengingatkan kehidupan demokratis membutuhkan keseimbangan antara kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak konstitusional setiap orang.

Yusril berpendapat perbedaan pandangan, termasuk dalam persoalan politik dan keagamaan, perlu dikelola melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum.

Dalam konteks itu, dia menilai pelatihan instruktur mubalig memiliki nilai strategis karena pengetahuan dan metode pembinaan yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada mubaligh lainnya di berbagai daerah.

Ditekankan bahwa keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari kemampuan mereka menerapkan pengetahuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Yusril pun mendorong agar kaderisasi mubalig dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat penguasaan materi keagamaan, kemampuan komunikasi, wawasan kebangsaan, literasi konstitusi serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan itu, dia secara resmi membuka kegiatan TOT dan CI Mubaligh Harakah Tingkat Nasional.

Dia mengharapkan kegiatan tersebut dapat melahirkan mubaligh yang berpengetahuan, berintegritas, menghormati hukum, serta mampu memperkuat solidaritas sosial dan persatuan bangsa.

Yusril turut mengapresiasi perjalanan Harakah Bakomubin (Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia) dalam mengembangkan kapasitas mubalig melalui penguatan dakwah, pendidikan, dan konsolidasi organisasi.

Melalui kegiatan tersebut Harakah Bakomubin diharapkan dapat terus berkontribusi dalam membangun kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang harmonis, sekaligus memperkuat peran dakwah sebagai sarana edukasi masyarakat dan penjaga persatuan Indonesia.

Adapun agenda pelatihan mengangkat tema "Hubungan Antara Dakwah, Konstitusi, Supremasi Hukum, Kehidupan Demokrasi serta Tanggung Jawab Mubaligh dalam Menjaga Persatuan Nasional".

Kegiatan itu menjadi wadah penguatan kapasitas mubalig agar mampu menyampaikan dakwah yang berlandaskan keilmuan, wawasan kebangsaan, dan tanggung jawab sosial.

Baca juga: Yusril: Usulan perubahan definisi korupsi masih perlu pendalaman

Baca juga: Yusril: Setiap kebijakan publik harus berorientasi pada masyarakat

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.