Yusril bantah anggapan dirinya jadi ketua tim polemik ijazah Gibran

Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran, saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah adanya anggapan bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menegaskan posisinya dalam persoalan tersebut sebagai Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai persoalan hukum sesuai tugas dan kewenangannya.

"Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran, saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Yusril: Pemerintah amati pembahasan DPR terkait masalah ijazah Wapres

Maka dari itu, ia berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan dimaksud dalam koridor hukum yang berlaku.

Pelaksanaan putusan pengadilan, menurutnya, merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menko menyatakan pencabutan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal.

Dengan pencabutan tersebut, kata dia, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 itu.

Ia menjelaskan pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud.

"Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap dia.

Baca juga: Yusril tegaskan putusan MA soal penyetaraan pendidikan Gibran final

Adapun Rapat Paripurna DPR dengan agenda membahas usulan hak menyampaikan pendapat (HMP) batal digelar setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya.

“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” tulis surat pembatalan rapat paripurna yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

DPR sedianya menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya membahas usulan HMP terkait pemakzulan Gibran pada Kamis siang.

Usulan HMP sebelumnya telah diterima oleh pimpinan DPR pada Rabu (11/11). Sedikitnya 120 anggota DPR menandatangani usul HMP karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Sementara itu, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis siang.

Terhadap surat pengunduran diri tersebut, MPR langsung menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat pimpinan.

Baca juga: Gibran resmi mundur, rapat paripurna HMP batal digelar

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.