Yusril ajak generasi muda jaga janji kebangsaan lewat kepastian hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengajak generasi muda untuk menjaga janji kebangsaan melalui integritas dan kepastian hukum.

Dalam kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-98, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (28/10), dia menegaskan generasi muda punya peran penting dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat integritas, serta mewujudkan hukum yang adil dan memiliki kepastian.

"Sumpah Pemuda bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan sebagai janji kebangsaan yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan tanggung jawab bersama," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia mengingatkan ikrar pemuda pada 28 Oktober 1928 lahir jauh sebelum Indonesia memiliki negara dan konstitusi. Menurutnya, semangat persatuan yang dibangun para pemuda saat itu menjadi landasan penting bagi pembentukan hukum dan penyelenggaraan negara Indonesia.

Karena itu baginya, Sumpah Pemuda bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan sebuah ukuran sehingga hukum yang lahir sesudahnya patut ditimbang dengan janji tersebut.

Baca juga: Pemuda Katolik dukung penegakan hukum kasus korupsi di BGN

Menko turut menyoroti peran bahasa Indonesia sebagai salah satu wujud nyata keberhasilan janji kebangsaan tersebut.

Bahasa Indonesia yang diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada 1928 kemudian memperoleh kedudukan konstitusional sebagai bahasa negara melalui Pasal 36 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Dia menuturkan penggunaan bahasa Indonesia dalam sistem hukum nasional bukan hanya mencerminkan identitas bangsa, melainkan juga menjadi bagian penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memahami aturan hukum yang mengikat mereka.

"Orang yang wajib menaati hukum berhak membaca teks hukum itu sendiri," ujarnya.

Dalam konteks reformasi hukum, Yusril menekankan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 2026 dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan langkah penting untuk membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Dia menjelaskan pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia, tetapi juga mencerminkan pengembangan filosofi hukum yang bersumber dari berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, serta konvensi internasional.

Baca juga: Akademisi Unand: Pemuda harus bawa ide baru saat aktif berpolitik

Meski demikian, Yusril mengingatkan pembentukan peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat.

"Merumuskan kaidah hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum adalah prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi nasional kita," katanya.

Penguatan sistem hukum nasional, lanjutnya, berarti penting dalam mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan agenda penyesuaian standar tata kelola dan regulasi nasional dalam proses Indonesia menuju keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Menko menilai pembenahan hukum, termasuk penguatan kepastian hukum dan evaluasi regulasi pemberantasan korupsi, menjadi bagian dari tantangan yang harus dijawab secara serius untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan nasional.

Baca juga: Hakim Saldi ungkap semakin banyak generasi muda beracara di MK

Untuk itu melalui momentum Hari Sumpah Pemuda, dia mengajak generasi muda untuk meneruskan semangat para pendiri bangsa dengan menjadikan integritas, persatuan, dan penghormatan terhadap hukum sebagai landasan dalam berkontribusi bagi masa depan Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenko Kumham Imipas dan Universitas Indonesia sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.