Wamenperin petakan kebutuhan listrik hingga SDM industri pusat data

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza memetakan berbagai kebutuhan untuk mendukung pengembangan industri pusat data/data center di Indonesia, mulai dari ketersediaan pasokan listrik dan air, pemanfaatan teknologi, regulasi, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Pemetaan tersebut dibahas dalam rapat perdana tim nasional (Timnas) Data Center yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, PT PLN (Persero), serta pelaku industri di Jakarta, Selasa.

Wamenperin menyampaikan, rapat tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam operasionalisasi maupun investasi industri data center di Tanah Air.

"Rapat pertama ini kita membahas dan mengidentifikasi beberapa persoalan yang muncul nanti ketika operasionalisasi data center dan investasi data center," katanya ditemui usai rapat.

Baca juga: ESDM bidik data center hingga energy storage jadi pasar hilirisasi RI

Selain regulasi, rapat tersebut juga membahas kesiapan infrastruktur pendukung, terutama pasokan listrik dan air, serta pemanfaatan teknologi agar operasional industri data center dapat berjalan lebih efisien.

Menurut dia, pertemuan itu juga menjadi momentum untuk menyusun sejumlah agenda pembahasan berikutnya, termasuk rapat teknis guna menindaklanjuti berbagai persoalan yang telah diidentifikasi.

Wamenperin turut mengusulkan pembahasan mengenai pengembangan pusat data di sejumlah wilayah yang memiliki kawasan industri. Terdapat sekitar 10 provinsi yang diusulkan untuk dikaji, termasuk kawasan di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta sejumlah wilayah di luar Jawa.

Namun, penentuan lokasi pengembangan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan masukan dari kementerian dan lembaga terkait serta kesiapan masing-masing wilayah.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.