Wamendikdasmen: Sekolah negeri & swasta dua sayap pendidikan nasional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menegaskan sekolah negeri dan swasta merupakan dua sayap pendidikan nasional yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Jika salah satu sayap tersebut kurang optimal, maka pendidikan kita tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan,” kata Wamendikdasmen Atip dalam pernyataan tertulis di Jakarta Pusat pada Jumat.

Ia mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak membedakan sekolah negeri dan swasta dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Salah satu bentuk dukungan tersebut, kata Atip, diwujudkan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, yakni Revitalisasi Satuan Pendidikan yang telah menjangkau lebih dari 39 ribu satuan pendidikan negeri maupun swasta.

Baca juga: Kemendikdasmen tambah 9.000 sekolah sebagai sasaran revitalisasi 2026

Selain revitalisasi, ia menambahkan dukungan juga diberikan melalui program Digitalisasi Pembelajaran dengan pendistribusian Papan Interaktif Digital (PID) serta peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru non-aparatur sipil negara (ASN) melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan pemberian insentif.

Atip menekankan status negeri maupun swasta tidak semestinya menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas suatu satuan pendidikan.

Menurut dia, kualitas layanan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan murid harus menjadi perhatian utama setiap sekolah.

"Status negeri atau swasta tidak boleh menjadi ukuran utama kualitas sebuah satuan pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan murid," ujarnya.

Baca juga: Kemendikdasmen bagikan satu juta papan interaktif digital pada 2026

Ia menambahkan kemitraan Kemendikdasmen dengan lembaga pendidikan swasta pun bukan sekadar hubungan koordinatif, melainkan kemitraan strategis yang perlu diperkuat melalui kebijakan, regulasi, dan implementasi nyata.

Oleh karena itu, Atip berharap Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dapat terus menjadi mitra aktif pemerintah dalam memberikan gagasan dan kontribusi bagi pengembangan pendidikan nasional.

Sementara itu, Ketua Umum BMPS Saur Panjaitan XIII mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan eksistensi, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas pendidikan swasta di Indonesia.

Ia menjelaskan Mukernas BMPS 2026 mengusung tiga orientasi utama, yakni afirmasi untuk memperjuangkan pengakuan terhadap kontribusi pendidikan swasta, fasilitasi guna mendorong kemudahan dan akses peningkatan mutu, serta advokasi untuk melindungi hak-hak penyelenggara pendidikan swasta.

Saur berharap kebijakan Kemendikdasmen mengenai Pendidikan Bermutu untuk Semua dapat mengakomodasi keberadaan dan kebutuhan lembaga pendidikan swasta sehingga pemerataan akses berjalan beriringan dengan penguatan kualitas pendidikan.

"Prinsip pemerataan akses pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas serta keberlanjutan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta," katanya.

Baca juga: Kemendikdasmen: Revitalisasi sekolah tak hambat kegiatan belajar murid

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.