Wamendes PDT: Optimalkan dana desa tingkatkan kualitas kesehatan

Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa perlu dilakukan pengoptimalan penggunaan dana desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Membangun desa berarti membangun manusia. Upaya tersebut harus dimulai sejak dalam kandungan, khususnya pada periode 1.000 hari pertama kehidupan," ujar Ahmad Riza Patria di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan persoalan stunting bukan semata-mata berkaitan dengan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut perkembangan otak, kecerdasan, kesehatan, produktivitas, dan kualitas generasi penerus bangsa.

Dan berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting nasional mencapai 19,8 persen, sedangkan Provinsi Lampung berada pada angka 15,9 persen.

"Capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi masih membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama. Ada tiga hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah desa," ucap dia.

Dia menjelaskan salah satunya yakni dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026," katanya.

Kemudian memperkuat kepemimpinan dan komitmen pemerintah desa. Dimana kepala desa harus mengetahui kondisi masyarakatnya, termasuk keluarga yang berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, serta anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.

"Pemerintah desa harus memastikan perencanaan dan penganggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi balita, penguatan Posyandu, hingga peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan sehat," ujar dia.

Ia melanjutkan memperkuat kapasitas kader dan pendamping desa, khususnya Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, dan tenaga pendamping profesional. Karena merupakan ujung tombak pelaksanaan program karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memastikan intervensi menjangkau keluarga sasaran.

"Peningkatan kapasitas melalui pelatihan terpadu dan platform HDW Learning, harus terus diperkuat agar para kader memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian yang semakin baik," tambahnya.

Tanggapan tambahan dikatakan oleh Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT RI Andrey Ikhsan Lubis.

"Prevalensi stunting Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen, dengan angka tertinggi di Kabupaten Tanggamus sebesar 24,9 persen dan terendah di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 10,4 persen," ucap Andrey.

Dan berdasarkan data skor konvergensi e-HDW per 1 November 2026, dari 2.446 desa di Provinsi Lampung, sebanyak 1.505 desa atau 61,5 persen telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 1 Oktober 2026, ketika jumlah desa yang mencapai kategori tersebut sebanyak 1.280 desa atau 52,3 persen. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak 225 desa atau 9,2 poin persentase.

"Oleh karena itu perlu memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, mengidentifikasi dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa, mengidentifikasi kendala serta merumuskan solusi peningkatan capaian konvergensi, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yang disepakati bersama," ujar dia.

Baca juga: BPDP perkuat hilirisasi perkebunan dan peningkatan ekonomi desa

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.