Program TB ini tidak terlalu sulit kalau kita bersatu padu dan terkoordinasi, tersinergi, dan terkolaborasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TBC) membutuhkan sinergi seluruh pihak.

Hal ini karena dampak TBC tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas penderita dan kondisi sosial ekonomi keluarganya.

“Program TB ini tidak terlalu sulit kalau kita bersatu padu dan terkoordinasi, tersinergi, dan terkolaborasi,” kata Wiyagus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Kemendagri dorong penanganan TBC masuk prioritas anggaran daerah

Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka percepatan penanggulangan TBC bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus di Pendopo Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (12/11).

Wiyagus menjelaskan bahwa pengobatan TBC membutuhkan waktu sekitar tiga hingga enam bulan. Selama masa pengobatan, penderita yang berada pada usia produktif dapat mengalami keterbatasan dalam bekerja, sementara keluarga juga perlu memberikan pendampingan. Karena itu, penanggulangan TBC membutuhkan dukungan yang tidak terbatas pada pelayanan medis.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), misalnya, menggandeng sejumlah kementerian untuk memberikan dukungan kepada penderita, antara lain melalui renovasi rumah yang memiliki kondisi sanitasi dan ventilasi kurang baik, serta dukungan pemenuhan gizi bersama Kementerian Sosial.

“Ekosistem yang terdampak oleh pengobatan TB ini tidak hanya masalah kesehatan,” katanya menegaskan.

Menurut Wiyagus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), hingga kader kesehatan dan kader TBC. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah mendukung penuh Kemenkes selaku pembina teknis.

Ia menjelaskan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan pemerintah. “Ini kan bagian dari pengejawantahan konstitusi kita, Pasal 28H [UUD 1945], bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah perkuat fasilitas diagnosis TBC hingga ke puskesmas

Karena itu, Kemendagri turut memastikan Pemda menjalankan tanggung jawabnya dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk bidang kesehatan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut tercermin dalam kinerja perangkat daerah, mulai dari dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.

“Kemendagri hanya ingin meyakinkan bahwa Pemkab Majalengka itu sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan,” katanya menjelaskan.

Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka di bawah kepemimpinan Bupati Eman Suherman dalam memperkuat penanggulangan TBC.

Salah satunya melalui integrasi program penanggulangan TBC ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga rencana strategis organisasi perangkat daerah (Renstra OPD). Dukungan anggaran untuk program tersebut juga telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di Majalengka telah terbentuk secara lengkap. Wiyagus mendorong Pemkab Majalengka untuk memperkuat pelaporan capaian penanggulangan TBC kepada Kemendagri, termasuk penyampaian rencana aksi daerah (RAD), agar berbagai upaya yang telah dilakukan dapat dipantau dan dievaluasi di tingkat pusat.

Wiyagus menilai capaian Majalengka tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan TBC. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kerja sama agar program tersebut dapat berjalan secara optimal.

Baca juga: Kemenkes siapkan renovasi 10 ribu rumah untuk kendalikan TBC

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Fianda Sjofjan Rassat

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira