Wamenaker: Iklim investasi kondusif seiring pelindungan hak pekerja

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan iklim investasi yang kondusif harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.

"Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja," ujar Wamenaker Afriansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, ia menilai setiap persoalan hubungan industrial perlu ditangani dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu contohnya adalah kunjungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ke PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Kemnaker atas aduan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI).

Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, Wamenaker telah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta. Aduan tersebut juga telah ditindaklanjuti Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.

Wamenaker menjelaskan pemerintah ingin memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan sekaligus mendengarkan aspirasi pekerja.

Persoalan yang dibahas meliputi status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan, penerapan prosedur PHK yang tidak sesuai aturan, serta dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.

"Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan bersama di kantor Kemnaker.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog bagi kedua pihak untuk membahas berbagai persoalan dan mengupayakan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Afriansyah juga meminta perusahaan memastikan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menghormati kebebasan berserikat, serta menjalankan prosedur PHK sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak," katanya.

Baca juga: Wamenaker: Perempuan harus punya akses setara di pelatihan-pekerjaan

Baca juga: Sinergi pemerintah-kampus jembatani kesenjangan keterampilan

Baca juga: Wamenaker tekankan keterampilan digital dan pelindungan pers di era AI

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.