Wamen HAM tegaskan martabat manusia fondasi Indonesia Emas 2045

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin menegaskan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia harus menjadi fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, dengan memastikan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan dirasakan seluruh masyarakat.

“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” kata Mugiyanto dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Pada Dialog Nasional Menuju Satu Abad Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Swarna Dwipa Institute di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Sabtu (31/10), Mugiyanto mengatakan penghormatan terhadap HAM tidak cukup diwujudkan melalui peraturan dan kelembagaan, tetapi harus tercermin dalam perilaku masyarakat, kebijakan, serta praktik penyelenggaraan negara.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menolak diskriminasi, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan mendorong pertanggungjawaban negara.

Menurut dia, Indonesia perlu berkontribusi dalam perkembangan pemikiran HAM dunia. Namun, kepercayaan internasional harus dibangun melalui gagasan yang kuat dan praktik penghormatan HAM yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kiblat HAM dunia bukan gelar yang kita berikan kepada diri sendiri. Ia merupakan kepercayaan yang diperoleh ketika pemikiran kita layak dirujuk dan praktik kita dapat dipercaya,” ujar dia.

Baca juga: Kementerian HAM ingin pembangunan nasional jadikan HAM sebagai haluan

Dalam dialog tersebut, akademisi Frans Magnis-Suseno turut menyoroti pentingnya keadilan sosial dan pemberantasan korupsi sebagai syarat mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Ia mengingatkan pembangunan akan kehilangan makna apabila kesejahteraan belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, pengamat Swarna Dwipa Institute Febby Lintang mengingatkan keberhasilan Indonesia Emas tidak semestinya hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan penguasaan teknologi.

“Indonesia Emas itu jangan hanya didefinisikan melalui indikator makro, tapi harus indikatornya mikro juga,” ujar dia.

Ia menilai kualitas pembangunan juga perlu diukur dari perlakuan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, serta pemerataan akses pendidikan, fasilitas publik, dan kesempatan kerja.

“Tolok ukur martabat suatu bangsa yang maju justru terlihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan kelompoknya yang paling rentan,” kata Febby.

Dari dialog tersebut, Swarna Dwipa Institute menekankan enam agenda untuk memperkuat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, yakni penguatan persatuan dan toleransi, penghormatan HAM, pemerataan keadilan sosial, pemberantasan korupsi, pembangunan inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan peran generasi muda.

Pendiri Swarna Dwipa Institute Frans Immanuel Saragih mengatakan lembaganya berupaya menjadi ruang pertemuan aktivis dari berbagai elemen untuk bertukar gagasan mengenai masa depan bangsa.

Dialog yang mengangkat tema “Menuju 1 Abad Sumpah Pemuda – Pemikiran, Semangat dan Implementasi Menuju Indonesia Emas” tersebut juga menghadirkan Warsito Ellwein dari Agenda 45, Ulung Rusman dari Perhimpunan INTI, serta anggota Komisi III DPR RI Slamet Ariyadi.

Para pembicara menekankan bahwa persatuan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, kolaborasi, dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, cita-cita Indonesia Emas tidak hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi, tetapi juga menjamin kehidupan yang adil, sejahtera, inklusif, dan bermartabat.

Baca juga: Musrenbang HAM tetapkan delapan prioritas nasional

Baca juga: KemenHAM nilai kepatuhan HAM dorong layanan publik inklusif

Baca juga: Wamen HAM apresiasi aksi damai soal RUU Perampasan Aset

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.