Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan anak sebagai sasaran kebencian maupun perundungan akibat persoalan atau perbedaan pandangan politik yang melibatkan orang tua mereka.
Ia mengatakan anak memiliki hak atas perlindungan dan tidak seharusnya menanggung konsekuensi dari tindakan, keputusan, maupun posisi politik orang tuanya.
“Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak. Orang boleh tidak menyukai orang tuanya, berbeda pandangan politik, bahkan mengkritik dengan keras. Tetapi jangan melibatkan anak-anak mereka dalam permusuhan itu. Anak memiliki haknya sendiri dan tidak berkewajiban menanggung akibat dari tindakan orang tuanya,” ujar Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keprihatinannya terhadap dugaan perundungan terhadap anak seorang tokoh politik yang mencuat dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026.
Menurut Mugiyanto, fenomena anak menjadi sasaran komentar negatif akibat persoalan yang melibatkan orang tua bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Sejumlah anak tokoh politik dan figur publik pernah mengalami perlakuan serupa di ruang digital.
Ia menegaskan perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mewajibkan negara melindungi anak dari diskriminasi atau penghukuman akibat status, kegiatan, maupun pandangan orang tua dan anggota keluarganya.
Baca juga: RI berhasil dorong resolusi akses gizi anak di Dewan HAM PBB
Jaminan tersebut juga tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Mugiyanto mengingatkan sejarah Indonesia juga mencatat praktik diskriminasi terhadap anak dan keluarga akibat tuduhan yang dialamatkan kepada orang tua mereka.
Pada masa Orde Baru, kebijakan "bersih diri" dan "bersih lingkungan" pernah menjadikan hubungan keluarga sebagai dasar pembatasan kesempatan memperoleh pekerjaan maupun menduduki jabatan tertentu bagi keturunan orang-orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut dia, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar negara tidak mengulangi praktik yang membebankan kesalahan atau stigma kepada anak dan keturunan seseorang.
Prinsip perlindungan yang sama, lanjutnya, juga harus berlaku bagi anak-anak dari keluarga yang dituduh terlibat separatisme, terorisme, maupun ekstremisme.
Di sisi lain, Mugiyanto menegaskan kebebasan masyarakat mengkritik pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan, menentang keputusan, dan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan.
Baca juga: Kompolnas dan lintas lembaga perkuat sinergi lindungi perempuan-anak
Namun, tanggung jawab politik melekat pada pihak yang mengambil keputusan dan tidak dapat dialihkan kepada anak atau anggota keluarga lainnya.
“Demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik kekuasaan. Tetapi hubungan keluarga tidak menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tindakan pejabat. Anak-anak tidak boleh kehilangan perlindungan haknya hanya karena orang tuanya menjadi sasaran kritik publik,” tegasnya.
Ia menambahkan perlindungan anak tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik yang sah. Sebaliknya, kebebasan berpendapat juga tidak dapat digunakan untuk membenarkan ancaman, intimidasi, maupun perundungan terhadap anak.
Mugiyanto menilai berulangnya kasus perundungan terhadap anak figur publik menunjukkan perlunya penguatan literasi digital berbasis hak asasi manusia. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara kritik terhadap tindakan seseorang dan serangan terhadap pihak lain yang tidak terlibat dalam persoalan tersebut.
Selain edukasi, ia menilai diperlukan mekanisme pengaduan dan penanganan perundungan yang mudah diakses anak dan keluarganya.
“Peringatan Hari Anak Sedunia hendaknya mengingatkan kita bahwa perlindungan anak berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang latar belakang keluarganya. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan penyedia platform digital mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan beraktivitas, termasuk di ruang digital, tanpa menjadi sasaran perundungan,” tutur Mugiyanto.
Baca juga: Aktivis HAM ingatkan persaingan politik jangan menyerang keluarga
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Fianda Sjofjan Rassat
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira