Wamen Christina: KP2MI dapat mandat kelola pemagangan luar negeri

..Kementerian P2MI akan mempersiapkan proses pengalihan pemagangan luar negeri tersebut secara bertahap dan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, mengatakan Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa mandat baru untuk mengelola pemagangan luar negeri.

Wamen Christina melalui pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa mandat itu hadir di Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan kewenangan pemberian izin pemagangan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia kini menjadi tugas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

“Ini merupakan mandat baru yang perlu kami persiapkan dan jalankan dengan baik, terutama untuk memastikan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri berlangsung secara tertib, aman, dan memberikan pelindungan bagi pesertanya,” katanya.

Menurutnya, pengaturan tersebut menjadi langkah penting memperkuat tata kelola pemagangan luar negeri, khususnya dalam aspek perizinan dan pelindungan peserta. Ia menyebut bahwa pengalihan kewenangan tersebut akan melalui masa transisi selama satu tahun.

Dalam periode tersebut, lanjut Christina, pelayanan dan pengelolaan pemagangan luar negeri masih dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan sembari dilakukan proses penyiapan dan serah terima kewenangan kepada Kementerian P2MI.

“Proses transisi itu ditargetkan rampung paling lambat pada 28 Oktober 2027. Dengan demikian, kedua kementerian akan melakukan koordinasi agar proses peralihan berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan maupun kepastian bagi masyarakat yang mengikuti program pemagangan di luar negeri,” ucapnya.

Christina menegaskan Kementerian P2MI akan mempersiapkan proses pengalihan pemagangan luar negeri tersebut secara bertahap dan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ia juga menekankan bahwa selama masa transisi, masyarakat tetap mendapatkan kepastian layanan.

“Ke depan, kami ingin tata kelola pemagangan luar negeri semakin kuat, dengan pelindungan peserta yang menjadi perhatian utama sejak proses persiapan hingga pelaksanaan pemagangan,” kata dia.

Baca juga: Kadin Institute jalin kerja sama pemagangan dengan Jerman

Baca juga: Kemendikdasmen lepas 3.030 lulusan SMK dan LKP ke luar negeri

Baca juga: Wamenaker ingatkan hati-hati dalam memilih jalur kerja ke luar negeri

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.