Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi momentum baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi, terutama melalui upaya pemulihan aset hasil tindak pidana.
"Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada menangkap dan memenjarakan pelaku, tetapi juga harus menyasar hasil kejahatannya," kata Pangi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna pada 19 November 2026.
Pangi mengatakan regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaku korupsi tidak lagi dapat menikmati kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, termasuk aset yang disembunyikan, dialihkan, atau diatasnamakan kepada pihak lain.
Menurut dia, perampasan aset dapat memperkuat efek jera terhadap pelaku korupsi karena penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada hukuman penjara, tetapi juga pada pengembalian kekayaan negara yang diperoleh secara ilegal.
Baca juga: DPR setujui RUU Perampasan Aset jadi UU, ini poin-poin krusialnya
"Pesannya sederhana: korupsi tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menjadi kaya. Negara harus hadir untuk mengambil kembali kekayaan yang diperoleh dari kejahatan dan mengembalikannya bagi kepentingan rakyat," ujar Pangi.
Ia menilai pengesahan UU Perampasan Aset merupakan respons terhadap aspirasi publik yang menginginkan penegakan hukum lebih efektif dalam mengejar, menyita, dan memulihkan aset hasil tindak pidana.
Pangi juga menyoroti komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya menyatakan siap mundur dari jabatan pimpinan DPR, bahkan sebagai anggota DPR, apabila RUU Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Menurut dia, pengesahan regulasi tersebut lebih cepat dari tenggat yang disampaikan Dasco menunjukkan aspirasi masyarakat perlu direspons melalui keputusan politik yang konkret.
Pangi menyebut hasil survei nasional Voxpol Center Research and Consulting pada Oktober 2026 menunjukkan 88,9 persen masyarakat setuju terhadap pengesahan UU Perampasan Aset. Sebanyak 8,8 persen responden menyatakan tidak setuju, sedangkan 2,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Baca juga: Komisi III: Badan Pengawas di RUU Perampasan Aset jawab kekhawatiran
Ia mengatakan temuan tersebut memperlihatkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap upaya negara memperkuat instrumen hukum untuk memberantas korupsi dan memulihkan kerugian akibat tindak pidana.
Survei yang sama juga mencatat 90,1 persen responden setuju terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor, sedangkan 7,7 persen menyatakan tidak setuju.
Namun, Pangi mengingatkan dukungan publik terhadap hukuman mati harus dibedakan dari ketentuan hukum yang berlaku, karena penerapannya dalam perkara korupsi memiliki persyaratan tersendiri.
Ia menilai tantangan utama setelah pengesahan UU Perampasan Aset adalah memastikan implementasinya berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui penyusunan aturan pelaksanaan dan pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum.
Selain itu, mekanisme perampasan aset harus tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta proses peradilan yang adil agar tidak disalahgunakan terhadap pihak yang tidak bersalah.
Baca juga: RUU Perampasan Aset tak atur illicit enrichment sebab banyak penolakan
"Jangan sampai undang-undangnya sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya justru tersendat," kata dia.
Pangi menegaskan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi yang disahkan atau pelaku yang dijatuhi hukuman, tetapi juga dari besarnya aset negara yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
Survei Voxpol Center Research and Consulting tersebut dilaksanakan pada 3-12 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage random sampling.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh enumerator terlatih dengan aplikasi i-Voxpol berbasis Android. Survei memiliki margin of error sebesar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Devi Nindy Sari Ramadhan
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira