Tusk enggan berdiskusi dengan Nawrocki soal krisis konstitusi Polandia

Warsawa (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk mengatakan tidak akan menghadiri pembicaraan yang diprakarsai Presiden Polandia Karol Nawrocki guna menyelesaikan krisis yang semakin memanas di Mahkamah Konstitusi negara itu.

PM Tusk menegaskan perselisihan mengenai kendali atas lembaga tersebut telah selesai.

Kepada wartawan di Dublin setelah KTT Uni Eropa, Jumat malam (13/11), Tusk menampik perlunya negosiasi lebih lanjut mengenai masalah di MK Polandia, di mana kepemimpinan di lembaga peradilan konstitusi itu telah menjadi sengketa sejak ada intervensi di kantor pusat di Warsawa dua pekan lalu.

"Masalah MK telah diselesaikan," kata Tusk.

Baca juga: Presiden Polandia veto lagi UU Layanan Digital Uni Eropa

PM Tusk mengakui Presiden Nawrocki dan partai-partai oposisi pemerintahan Polandia tidak bisa menerima peraturan baru tersebut.

"Saya tidak akan menunggu persetujuan dari mereka yang selama bertahun-tahun telah merusak sistem peradilan di Polandia," kata Tusk.

Dia mengatakan MK telah kembali beroperasi dan sedang dalam proses pemulihan fungsi sebagaimana mestinya.

Penolakan tersebut semakin memperjelas konfrontasi yang semakin memanas soal legitimasi MK Polandia antara Tusk sebagai koalisi pemerintahan pro-Eropa serta Nawrocki selaku sekutu Partai Hukum dan Keadilan (PiS) Polandia yang merupakan partai oposisi.

Baca juga: Ketua MK Polandia yang diskors sebut terjadi kudeta negara

Sebelumnya, Kamis (12/11), Kantor Kepresidenan Polandia mengumumkan perwakilan semua fraksi politik di parlemen telah diundang untuk menghadiri konsultasi di Istana Belweder, Warsawa, pada Senin (16/11).

Koalisi partai kiri dan tengah-kiri atau "Lewica", yang merupakan koalisi kecil, mengumumkan tidak akan berpartisipasi dalam diskusi itu. Koalisi sipil "Civic Coalition", yang merupakan partai utama pendukung Tusk, juga menyatakan sikap serupa.

Sementara itu, perwakilan dari Partai Rakyat Polandia atau PSL, Polandia 2050, PiS, dan Konfederasi sayap kanan telah menyatakan kesediaan mereka untuk hadir dalam diskusi tersebut.

Konfrontasi tersebut memuncak pada 30 Oktober lalu ketika polisi dikerahkan ke gedung MK Polandia setelah seorang hakim melaporkan ada ancaman dan keputusan yang kontroversial mengenai penangguhan jabatan Ketua MK Bogdan Swieczkowski dan Wakil Ketua MK Bartlomiej Sochanski.

Baca juga: Presiden Polandia menyatakan tatanan konstitusi telah dilanggar

Anna Korwin-Piotrowska, seorang hakim yang berafiliasi dengan mayoritas baru di MK Polandia, kemudian mengambil alih kendali lembaga peradilan konstitusi tersebut.

Swieczkowski dan Sochanski menolak penangguhan jabatan mereka dan menegaskan mereka tetap merupakan pemimpin sah di MK Polandia.

Swieczkowski berusaha kembali ke kantor pusat MK pada Kamis (12/11), tetapi dia ditolak masuk. Swieczkowski juga dilaporkan berupaya membatasi akses ke rekening bank MK bagi pihak-pihak yang dianggapnya tidak berwenang.

Perselisihan mengenai kepemimpinan di MK Polandia merupakan bagian dari pertentangan lebih luas antara perdana menteri dan presiden terkait penunjukan hakim, kewenangan eksekutif, serta upaya mereformasi lembaga-lembaga yang dibentuk selama delapan tahun pemerintahan PiS.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Oposisi Polandia serukan aksi demo di gedung Mahkamah Konstitusi

Penerjemah: Primayanti
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.