Titiek Soeharto dan Barantin musnahkan 103 kg produk ilegal di Kalsel

Kami berharap kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI dapat memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan perkarantinaan nasional, khususnya di Kalimantan Selatan

Banjarbaru (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto “Titiek Soeharto” bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin) memusnahkan 103,12 kilogram komoditas ilegal berupa media pembawa bawaan penumpang internasional dan sampel laboratorium yang tidak memenuhi persyaratan karantina di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Karantina Ikan Barantin Sugeng Sudiarto bersama Kepala Karantina Kalsel Erwin AM Dabuke mendampingi Titiek Soeharto dalam pemusnahan komoditas berupa media pembawa tanpa dokumen karantina tersebut dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Satuan Pelayanan Syamsudin Noor Karantina Kalsel di Banjarbaru, Jumat.

Sugeng menegaskan pemusnahan tersebut merupakan tindakan karantina sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk mencegah masuk serta tersebarnya hama dan penyakit yang mengancam kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, lingkungan, dan masyarakat.

“Bandara Syamsudin Noor merupakan salah satu pintu masuk dan keluar lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya di Kalimantan Selatan, sehingga pengawasan karantina memiliki peran strategis dalam mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit hewan, hama penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina,” ujarnya.

Menurut dia, pemusnahan bukan sekadar tindakan terhadap komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina, melainkan bentuk komitmen negara dalam melindungi kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, lingkungan, kepentingan masyarakat, serta perekonomian nasional dari ancaman penyakit dan organisme pengganggu.

“Kami berharap kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI dapat memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan perkarantinaan nasional, khususnya di Kalimantan Selatan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi pengawasan di seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas agar pelaksanaan tugas karantina berjalan optimal.

Kepala Satuan Pelayanan Bandara Syamsudin Noor Karantina Kalsel Astried Violany menyebutkan sebanyak 97,05 kilogram merupakan barang bawaan penumpang penerbangan internasional yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan karantina dari negara asal.

“Komoditas tersebut terdiri atas telur dan berbagai jenis buah-buahan, seperti jeruk, apel, delima, dan anggur,” ucapnya.

Sementara itu, sebanyak 6,07 kilogram lainnya merupakan sisa sampel pengujian laboratorium yang sudah tidak digunakan lagi. Sampel tersebut terdiri atas 4,9 kilogram bungkil kelapa sawit, 500 gram tepung industri, 62 gram daun jagung, 28 gram bawang daun, dan 594 gram jagung biji. Seluruh media pembawa dimusnahkan melalui proses pembakaran menggunakan insinerator.

Dia menjelaskan setiap pemasukan hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya dari luar negeri wajib dilengkapi dokumen kesehatan dari negara asal sebagai bukti pemenuhan persyaratan karantina, sehingga risiko masuknya penyakit dan organisme pengganggu dapat dicegah.

Ia menyebutkan penerbangan internasional dari Banjarmasin umumnya melalui Malaysia, yang juga menjadi negara transit bagi penumpang dari sejumlah negara lain, seperti China, Arab Saudi, Singapura, dan Hong Kong.

“Kami mengimbau masyarakat yang membawa hewan, produk hewan, tumbuhan, produk tumbuhan, ikan, maupun produk turunannya dari luar negeri agar melengkapi dokumen kesehatan sesuai ketentuan karantina untuk mencegah masuknya penyakit dari negara lain,” ujar Astried.

Baca juga: 10 penerbangan terdampak asap di Bandara Internasional Syamsudin Noor

Baca juga: BPBD Kalsel bangun lima pos karhutla di kawasan bandara internasional

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.