Tingkat mutu pesantren, Menag kukuhkan 15 anggota Majelis Masyayikh

Kita juga perlu melihat stakeholders-nya. Siapa yang akan memanfaatkan santri, siapa yang akan memanfaatkan alumni pondok pesantren, dan siapa yang akan memanfaatkan lembaga pesantren ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengukuhkan 15 anggota Majelis Masyayikh masa khidmat 2026–2031 yang nantinya akan merumuskan langkah peningkatan mutu pendidikan pesantren dengan penilaian yang mencakup input, output, outcome, hingga dampak bagi masyarakat.

“Kita juga harus membicarakan lebih jauh dan lebih luas tentang input, dari mana sumber anak-anak kita yang akan masuk ke pesantren. Kita juga harus bicara tentang output lulusan pesantren,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin.

Sebanyak 15 anggota Majelis Masyayikh yang dikukuhkan berasal dari berbagai pesantren dengan latar belakang keilmuan yang beragam.

Baca juga: Kemenag uji kapasitas bakal calon anggota Majelis Masyayikh

Ke-15 anggota itu meliputi Lukman Hakim Saifuddin, Badriyah Fayumi, Ahmad Taufiq, Muhbib, Kamaluddin Abu Nawas, Musta’in Syafi’ie, Abdul Ghofarrozin, M. Holil, A. Fadlullah Turmudzi. Kemudian Ade Naelul Hud, M. Wafiyul Ahdi, Sofwan Manaf, M. Ilyas Marwal, Tgk. H. Faisal M. Ali, dan M. Iffatul Lathoif.

Kepada anggota Majelis Masyayikh, Menag menyampaikan pesantren tidak hanya perlu melihat proses pendidikan, tetapi juga masa depan santri dan peran mereka setelah kembali ke masyarakat.

Menag menjelaskan penilaian pendidikan pesantren juga perlu mencakup dampak keberadaan santri dan alumni di tengah masyarakat.

Menurutnya, hubungan santri dengan pesantren tidak sepenuhnya berakhir setelah masa pendidikan selesai, karena identitas santri tetap melekat dalam kehidupan sosial.

Baca juga: Menag tegaskan komitmen perkuat kemandirian pesantren

“Kita juga perlu melihat stakeholders-nya. Siapa yang akan memanfaatkan santri, siapa yang akan memanfaatkan alumni pondok pesantren, dan siapa yang akan memanfaatkan lembaga pesantren ini,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Menag menambahkan pesantren dapat menjadi ruang pertemuan antara pemerintah dan masyarakat melalui kontribusi sosialnya.

“Pesantren ini punya dimensi sosial. Tentu pemerintah juga harus menjadi objeknya, bagaimana pesantren memberikan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat. Jadi, santri itu bisa menjadi meeting point antara pemerintah dan masyarakat secara informal,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Baca juga: Menag ingin pesantren lahirkan kembali kejayaan Baitul Hikmah

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.