Ketika warga pun memperoleh jawaban yang jelas dan penanganan yang tuntas, tindakan sang pejabat meninggalkan sesuatu yang lebih berarti daripada kesan baik: pelayanan yang dapat diandalkan
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah warga datang ke DPR membawa keluhan tentang sebuah aturan. Pimpinan DPR menerima dan mendengarkan mereka, lalu menelepon menteri terkait. Pengeras suara dinyalakan. Kamera merekam percakapan.
Di tempat lain, seorang menteri menemukan masalah teknis saat inspeksi mendadak. Ia segera menghubungi bawahannya. Lagi-lagi, pengeras suara dan kamera menyala.
Rekaman itu beredar di media sosial, mengundang pujian, sekaligus kecurigaan. Sebagian penonton senang melihat pejabat bertindak cepat. Sebagian lain bertanya mengapa urusan menelepon harus dipertontonkan. Perhatian pun bergeser dari keluhan warga ke perdebatan tentang ketulusan orang yang menanganinya.
Penilaian terhadap tindakan tersebut harus mengikuti nasib pengaduannya. Apakah persoalan warga selesai? Apakah pelayanan membaik, termasuk bagi mereka yang tidak ikut terekam? Video memperlihatkan sebuah tindakan. Manfaatnya baru dapat diketahui setelah percakapan berakhir.
Bagi orang yang berkali-kali gagal memperoleh jawaban, respons langsung tentu berarti besar. Keluhannya dianggap penting. Ia tidak kembali disuruh mendatangi kantor lain atau menunggu tanpa kepastian. Kita patut berhati-hati sebelum menyebut pengalaman itu sebagai sandiwara. Kelegaan warga yang merasa didengarkan tidak boleh diabaikan hanya karena kita mencurigai kepentingan pejabatnya.
Publikasi pun bisa membantu. Janji yang terekam lebih sulit disangkal, dan perhatian masyarakat dapat mendorong tindak lanjut. Pejabat mungkin mendapat keuntungan reputasi dari kejadian itu. Namun, selama warga benar-benar tertolong, keuntungan citra tersebut tidak menghapus manfaat tindakannya. Keduanya dapat berlangsung bersamaan.
Kesulitan muncul ketika video membuat proses yang panjang terasa selesai dalam beberapa menit. Keluhan disampaikan, telepon diangkat, jawaban diberikan. Penonton mendapat kesan bahwa urusan sudah beres, padahal pemeriksaan dan pelaksanaannya mungkin baru akan dimulai. Jawaban “siap” terdengar seperti akhir cerita. Bagi pengadu, cerita itu masih berlanjut.
Ada pula pesan kekuasaan dalam percakapan tersebut. Pejabat menunjukkan bahwa ia mempunyai akses dan dapat menggerakkan orang lain. Warga di ruangan menjadi saksi, sementara kamera membawa adegan itu kepada khalayak yang lebih luas. Sebuah telepon memperlihatkan kemampuan memperoleh jawaban dari tempat yang selama ini sulit dijangkau warga biasa.
Secara visual, pembagian perannya mudah dipahami: warga kesulitan, birokrasi menghambat, pemimpin membuka jalan. Adegan seperti ini dapat menggugah perasaan, tetapi juga menyederhanakan persoalan. Hambatan mungkin berasal dari aturan yang buruk, kekurangan petugas, anggaran yang terbatas, atau keputusan pimpinan sendiri. Semua itu tidak terjawab oleh nada bicara yang tegas.
Simon M. Luebke membahas pembentukan kesan politik dalam “Political Authenticity: Conceptualization of a Popular Term”, yang terbit di The International Journal of Press/Politics pada 2021. Ia menjelaskan bahwa autentisitas politik terbentuk melalui komunikasi antara politikus, media, dan audiens. Kesan tulus dan spontan dipengaruhi oleh cara seseorang tampil serta cara publik menafsirkannya.
Kajian itu membantu menjelaskan daya tarik percakapan terbuka. Penonton merasa mendapat kesempatan melihat pekerjaan di belakang layar, mendengar koordinasi yang biasanya tertutup. Akan tetapi, ketika kamera merekam, percakapan tersebut sudah menjadi bagian dari penampilan publik. Bahkan, tindakan yang spontan tetap dapat menghasilkan efek pertunjukan.
Politik performatif tidak dengan sendirinya berarti kepalsuan. Seorang pejabat bisa sungguh ingin membantu dan sekaligus menyadari keuntungan citranya. Kita tidak perlu menebak isi kepalanya. Ketepatan tindakan, tanggung jawab, dan hasil bagi warga merupakan hal-hal yang lebih mungkin diperiksa.
Dua kejadian dalam pembuka tulisan ini juga tidak bisa dinilai dengan ukuran yang persis sama. Pimpinan DPR yang menelepon menteri berkomunikasi antar-lembaga. Menteri yang menghubungi bawahannya memberi arahan dalam hubungan atasan dan bawahan. Bentuk videonya serupa, tetapi tanggung jawab yang menyertainya berbeda.
Untuk DPR, pertanyaan terpenting ialah apakah pengaduan itu berlanjut menjadi pengawasan terhadap aturan dan pelaksanaannya. Jika sebuah ketentuan menyulitkan banyak orang, membantu beberapa pengadu belum cukup. Akses langsung kepada menteri berguna apabila membuka jalan bagi perbaikan yang lebih luas. Jika hanya menghasilkan perlakuan khusus bagi mereka yang berhasil menemui pimpinan, warga lain tetap menghadapi hambatan yang sama.
Untuk menteri, instruksi segera mungkin memang diperlukan. Menunda tindakan bisa memperbesar kerugian. Sidak pun dapat menjadi bagian dari pengawasan yang bekerja, sehingga satu masalah di lapangan tidak cukup untuk menyimpulkan kegagalan seluruh organisasi. Namun, jika urusan rutin berulang kali baru bergerak setelah menteri turun tangan, ada sesuatu dalam cara kerja lembaga yang perlu dibenahi.
Pemeriksaan itu harus mencari penyebab yang jelas. Mungkin laporan tidak sampai, petugas tidak berwenang bertindak, atau anggaran tidak tersedia. Mungkin pula bawahan enggan menyampaikan kabar buruk. Setiap penyebab memerlukan jawaban berbeda. Perintah “segera selesaikan” dapat mempercepat satu kasus sambil membiarkan sumber keterlambatan tetap hidup.
Percakapan yang disiarkan juga dapat memengaruhi mutu jawaban. Orang yang ditelepon mungkin belum memegang informasi lengkap, tetapi merasa harus segera menunjukkan kepatuhan. Dalam situasi demikian, mengatakan “siap” bisa terasa lebih mudah daripada menjelaskan kendala. Pimpinan perlu memberi ruang untuk jawaban yang kurang menyenangkan: pekerjaan membutuhkan waktu, kewenangannya berada di tempat lain, atau permintaan belum dapat dilaksanakan.
Di media sosial, adegan telepon mempunyai bentuk cerita yang menarik. Ada tokoh, masalah, ketegangan, lalu respons, semuanya dalam durasi pendek. Penonton dapat mengikutinya tanpa banyak penjelasan. Pembenahan prosedur jauh lebih sulit disajikan dengan cara serupa. Padahal pekerjaan yang kurang menarik ditonton itu bisa lebih menentukan mutu pelayanan.
José van Dijck dan Thomas Poell menguraikan pengaruh platform dalam “Understanding Social Media Logic”, yang terbit di jurnal Media and Communication pada 2013. Mereka menjelaskan bagaimana logika media sosial, termasuk popularitas dan konektivitas, memengaruhi praktik institusi. Kajian ini membantu memahami dorongan untuk membuat pekerjaan publik mudah disaksikan dan disebarkan, meskipun tidak membuktikan bahwa algoritma secara khusus mengutamakan video pejabat menelepon.
Dalam konteks Indonesia, hubungan antara perhatian dan pelayanan patut dicermati. Warga dapat merasa perlu membuat keluhannya viral agar ditanggapi. Pejabat dapat terdorong memilih tindakan yang mudah mengundang perhatian. Bila kebiasaan itu menguat, bagaimana nasib pengadu yang tidak mempunyai jaringan atau membawa persoalan yang sulit dijadikan tontonan?
Respons warganet pun perlu dibaca secara wajar. Komentar menunjukkan reaksi orang yang menulisnya, bukan pendapat seluruh masyarakat. Jumlah tayangan mengukur perhatian, bukan keberhasilan menyelesaikan pengaduan. Kesukaan kepada pejabat bisa membuat seseorang lekas memuji, sebagaimana ketidaksukaan bisa membuatnya lekas mencurigai. Keduanya belum menjawab apa yang terjadi pada warga setelah video beredar.
Media semestinya membantu mencari jawaban tersebut. “Menelepon menteri”, “meminta aturan ditinjau”, “aturan direvisi”, dan “beban warga berkurang” adalah empat informasi berbeda. Judul berita harus mengikuti bukti yang tersedia. Liputan yang berhenti saat sambungan terputus berisiko memberi pengesahan terhadap keberhasilan yang belum diperiksa.
Wartawan perlu kembali menemui pengadu. Sudahkah ia memperoleh jawaban? Apakah hambatannya berkurang? Apakah orang lain dengan persoalan serupa mendapat penyelesaian yang sama? Humas pun perlu mengumumkan perkembangan, termasuk keterlambatan dan perubahan rencana. Janji yang disampaikan di hadapan publik layak ditagih di hadapan publik pula.
Pejabat boleh memperlihatkan pekerjaannya, dan warga patut menghargai respons yang cepat. Namun, harapan yang tumbuh dari sebuah rekaman perlu dijawab melalui pengalaman warga berikutnya, termasuk mereka yang datang tanpa kenalan dan tanpa kamera.
Ketika warga pun memperoleh jawaban yang jelas dan penanganan yang tuntas, tindakan sang pejabat meninggalkan sesuatu yang lebih berarti daripada kesan baik: pelayanan yang dapat diandalkan.
*) Wicaksono, jurnalis dan anggota dewan pengawas LKBN Antara
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Wicaksono *)
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira