Target pajak masih terbuka, ekonom soroti risiko beban dunia usaha

Pemerintah harus menghimpun Rp750,1 triliun pada kuartal IV, sekitar Rp250 triliun per bulan. Kebutuhan ini menuntut ketahanan setoran ketika laba usaha dan konsumsi menghadapi tekanan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom M Rizal Taufikurahman menilai target pajak tahun anggaran 2026 masih mungkin dicapai, namun pemerintah perlu mewaspadai agar strategi mengejar penerimaan tidak membebani dunia usaha.

“Pemerintah harus menghimpun Rp750,1 triliun pada kuartal IV, sekitar Rp250 triliun per bulan. Kebutuhan ini menuntut ketahanan setoran ketika laba usaha dan konsumsi menghadapi tekanan,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Meski penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen pada September 2026, Rizal menilai kenaikan tersebut perlu dicermati karena sebagian dipengaruhi oleh berkurangnya pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi.

Berdasarkan perhitungan ekonom, penurunan restitusi memberikan kontribusi yang setara dengan sekitar 39 persen dari tambahan penerimaan pajak bersih dibandingkan tahun sebelumnya.

Artinya, kenaikan penerimaan pajak belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan pembayaran pajak dari kegiatan ekonomi. Jika pengembalian pajak kembali meningkat, pertumbuhan penerimaan berpotensi melambat, terutama apabila harga komoditas ekspor dan keuntungan perusahaan ikut melemah.

Untuk mengejar target, Rizal mengatakan, administrasi dan kepatuhan harus diperkuat. Namun, menurutnya, upaya tersebut belum cukup untuk mengimbangi pelemahan basis ekonomi.

“Fokuskan pengawasan pada penghasilan yang belum dilaporkan, penghindaran pajak, dan tunggakan yang tertagih. Memaksakan percepatan setoran atau menahan restitusi yang sah berisiko menguras modal kerja dan melemahkan penerimaan berikutnya,” ujar Rizal.

Untuk mengantisipasi risiko tidak tercapainya target penerimaan pajak, Rizal berpendapat pemerintah perlu meninjau kembali belanja negara dengan mengurangi pengeluaran yang manfaatnya terhadap perekonomian relatif kecil.

Di sisi lain, bantuan sosial yang tepat sasaran perlu dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga didorong mempercepat pembayaran kepada perusahaan penyedia barang dan jasa agar perputaran uang dan kegiatan usaha tetap terjaga.

Selain itu, pemberian insentif pajak perlu dievaluasi berdasarkan manfaat nyata yang dihasilkan, terutama dalam mendorong tambahan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, fasilitas perpajakan yang diberikan tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menghasilkan dampak positif bagi perekonomian.

“Jika shortfall tetap terjadi, sesuaikan proyeksi, belanja, dan pembiayaan secara transparan. Pemaksaan target yang menggerus daya beli dan produksi justru merusak fondasi penerimaan,” tuturnya.

Baca juga: Pakar UI: Restitusi pajak berbasis risiko jaga iklim usaha-penerimaan

Baca juga: RI mulai pertukaran informasi pajak kripto dimulai 2027

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.