Tanjabbar bersama KP2MI perkuat sinergi perlindungan pekerja migran

Kota Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) RI menjalin kerja sama pengoptimalan pelindungan, peningkatan kompetensi, serta penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah tersebut.

"Tantangan ini memerlukan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama yang kuat. Melalui nota kesepakatan yang dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2026 hingga 2030 ini, kita wujudkan langkah nyata lewat sepuluh kegiatan konkret dalam tiga bidang utama," kata Bupati Tanjabbar Anwar Sadat melalui keterangan di Jambi, Jumat.

Menurut bupati, kerja sama itu sekaligus menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemerintahan ini merupakan jawaban atas berbagai tantangan ketenagakerjaan di luar negeri.

Seperti penempatan tidak sesuai prosedural atau ilegal, minim informasi peluang kerja resmi, keterbatasan kompetensi calon pekerja.

Nantinya kedua belah pihak akan fokus pada pencegahan penempatan tidak prosedural serta pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi.

Baca juga: Menteri P2MI: 9.000 warga Jateng daftar SMK Go Global

Baik itu melalui penguatan sosialisasi bahaya jalur ilegal, pembentukan desa migran produktif dan satgas PMI desa, percepatan penanganan pengaduan, hingga jaminan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI dan keluarganya.

Kemudian mengoptimalkan peningkatan kompetensi calon PMI dan pelayanan penempatan melalui peran UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja terampil dan bersertifikat, menyalurkan informasi pasar kerja luar negeri yang benar serta memastikan keberangkatan melalui prosedur resmi, termasuk fokus pada pemberdayaan purna PMI dan koordinasi lintas instansi.

Termasuk pendataan serta pemetaan purna PMI agar dapat dibekali pelatihan kewirausahaan, akses permodalan dan pemasaran, serta pelaksanaan evaluasi program secara berkala.

Baca juga: KP2MI gandeng KAHMI petakan potensi SDM pekerja migran

"Kami meyakini, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai daerah percontohan dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran," katanya.

Sementara ​Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian P2MI Dwi Setiawan menyambut baik atas komitmen pemerintah daerah dalam membuat terobosan kerja sama terukur tersebut.

Melalui sinergi ini diharapkan ke depan mampu menekan angka keberangkatan pekerja migran tidak sesuai aturan sekaligus mendongkrak daya saing sumber daya manusia (SDM) daerah di pasar kerja global.

​Usai prosesi penandatanganan, acara dilanjutkan dengan sesi dialog dan diskusi teknis antara jajaran Pemkab Tanjung Jabung Barat dengan para direktur di lingkungan KP2MI/BP2MI guna membahas langkah taktis implementasi Rencana Kerja 2026–2030.

Baca juga: KP2MI bidik penyerapan 500 ribu PMI ke puluhan negara di 2029

Baca juga: Minat kerja ke Korea Selatan tinggi, pemerintah dorong tambah kuota

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.