Suriah berencana pindahkan kementerian dari Damaskus karena Israel

Istanbul (ANTARA) - Sejumlah kementerian Suriah kemungkinan akan dipindahkan dari Damaskus ke Aleppo dan Hama di wilayah utara negara itu di tengah kekhawatiran terhadap potensi agresi militer Israel dalam skala penuh, menurut surat kabar pro-pemerintah Turkiye, Turkiye.

Beberapa sumber keamanan Suriah mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa Israel, yang tengah melancarkan serangan di sepanjang jalur Damaskus-Homs-Quneitra-Daraa, sedang merencanakan operasi darat berskala penuh dengan dukungan angkatan udaranya.

Seorang pejabat pemerintah Suriah mengatakan kepada media tersebut bahwa persiapan tengah dilakukan untuk memindahkan sedikitnya tiga kementerian dari Damaskus ke Aleppo, sementara Kementerian Pertahanan akan dipindahkan ke Hama.

Pemerintah Suriah juga mempertimbangkan pemindahan sejumlah lembaga, seperti bank sentral, serta badan-badan strategis lainnya yang berkaitan dengan industri minyak, pertanian, pasokan air, dan perekonomian ke Idlib, Raqqa, Deir ez-Zor, dan Al Hasakah, menurut laporan tersebut.

Surat kabar itu mencatat bahwa pemerintah Suriah dilaporkan mengakui adanya "keniscayaan" operasi militer Israel dan tidak berupaya mempertahankan kendali militer atas wilayah selatan negara tersebut, khususnya kawasan antara Daraa dan Quneitra.

Sejak musim gugur 2023, Israel terus melancarkan operasi militernya di Jalur Gaza, memperluas kehadirannya di Tepi Barat, termasuk melalui pembangunan permukiman baru, serta mempertahankan kendali atas sejumlah wilayah di Lebanon selatan.

Setelah pergantian kekuasaan di Damaskus pada Desember 2024, militer Israel di Suriah menduduki wilayah tambahan di sekitar Dataran Tinggi Golan, termasuk zona demiliterisasi yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti

Penerjemah: Katriana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.