Sumsel siapkan operasi pasar untuk stabilkan harga beras

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan operasi pasar sebagai langkah awal untuk menstabilkan harga sekaligus mengatasi kelangkaan beras premium yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah pasaran.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Rabu, mengatakan pihaknya juga akan memanggil sejumlah pihak terkait, mulai dari Perum Bulog, distributor, pelaku usaha bahan pokok hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk aparat penegak hukum.

"Terapi awal yang kita lakukan adalah operasi pasar. Tadi sudah bicara dengan Forkopimda. Dalam waktu dekat kita akan panggil semua unsur, mulai dari Bulog, para pelaku usaha di bidang bahan pokok, khususnya beras, hingga para penegak hukum," katanya.

Ia menjelaskan langkah tersebut diperlukan untuk menelusuri penyebab sulitnya masyarakat memperoleh beras premium, meskipun produktivitas beras di Sumsel sejauh ini dinilai masih stabil.

"Kita akan cari tahu dan selesaikan masalahnya apa. Kenapa ada keluhan beras premium langka di lapangan? Padahal produktivitas kita tetap stabil. Berarti ada sesuatu yang menjadi penyumbat dan ini harus kita selesaikan bersama-sama secepatnya," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah menjual 380 ribu ton beras pecah Rp11 ribu per kilogram

Baca juga: Pemerintah siapkan 1 juta ton beras antisipasi lonjakan harga

Menurut Gubernur, Sumsel sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional seharusnya mampu menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat.

"Saya jamin tidak mungkin ada kelangkaan beras di Sumatera Selatan. Jangan sampai kita dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi masyarakatnya justru susah mencari beras. Itu yang harus kita jawab dan masyarakat harus tetap nyaman," ujarnya.

Selain persoalan ketersediaan, Pemprov Sumsel juga akan mendalami kenaikan harga beras premium yang masih ditemukan di pasaran.

Kenaikan harga tersebut perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan dipengaruhi mekanisme persaingan pasar atau distribusi beras ke luar daerah yang berdampak terhadap pasokan di Sumsel. Apabila ditemukan persoalan dalam tata niaga, pemerintah provinsi tidak menutup kemungkinan melakukan penataan melalui regulasi maupun kebijakan diskresi berdasarkan hasil pembahasan bersama pihak terkait.

"Kalau memang ini persaingan harga atau berasnya dibawa ke luar pulau, kita akan tata dengan regulasi, meskipun ini bersifat diskresi. Tapi tentu harus berdasarkan hasil rapat," kata Deru.

Baca juga: Bulog serap 131 ribu ton beras di Sumsel hingga 8 Oktober 2026

Baca juga: Gubernur Sumsel pastikan stok beras aman hingga Juli 2027

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.