posisi perempuan dan kelompok rentan kerap menanggung beban berlapis dari persoalan bencana di Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP) menilai masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan belum ditempatkan sebagai subyek dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola kebencanaan di Indonesia.
"Perempuan dan juga kelompok rentan ini masih ditempatkan sebagai penerima manfaat dari berbagai situasi bencana. Mereka belum ditempatkan sebagai subyek yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam tata kelola kebencanaan di Indonesia," kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (SP) Armayanti Sanusi, dalam diskusi krisis ekologi dan dampaknya, di Jakarta, Selasa.
Padahal, menurut dia, kebijakan mengenai transisi energi, deforestasi, dan juga iklim seharusnya diletakkan pada kedaulatan rakyat.
Ia menegaskan posisi perempuan dan kelompok rentan kerap menanggung beban berlapis dari persoalan bencana di Indonesia
Hasil asesmen Solidaritas Perempuan berdasarkan pengalaman perempuan akar rumput di 12 komunitas di berbagai wilayah, khususnya Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan dampak dari bencana ekologi tidak bersifat netral," kata Armayanti Sanusi.
Dampaknya diantaranya ada ruang hidup yang hilang, rusaknya ekosistem, ketimpangan distribusi bantuan, hunian sementara (huntara) yang tidak aman, keterbatasan layanan dasar, serta meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender saat perempuan berada di lokasi bencana, termasuk di pengungsian.
Pihaknya juga menyoroti masih timpangnya anggaran kebencanaan yang selanjutnya berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan kelompok rentan.
Kemudian masifnya pembangunan ekstraktif dan lemahnya tanggung jawab korporasi terhadap kerusakan ekosistem lingkungan.
"Bagaimana kemudian tanggung jawab korporasi ini dilemahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) pernah merilis sekitar lebih dari 335 perusahaan yang tidak memberikan tanggung jawabnya akibat dari pembakaran lahan ataupun proyek-proyek pertambangan di Indonesia," kata Armayanti Sanusi.
Baca juga: KPPI dorong keterwakilan perempuan jadi kewajiban di RUU Pemilu
Baca juga: HIMNI tekankan pentingnya peran perempuan dukung energi nuklir di RI
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Anita Permata Dewi
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira