Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat membuka jalan bagi pengembalian aset hasil penipuan dan penggelapan kepada para korban.

Menurut dia, ketentuan tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan, termasuk korban koperasi dan perusahaan perjalanan wisata ilegal yang menghimpun dana masyarakat.

"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," kata Soedeson di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Ia menilai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.

Baca juga: Komisi III: Badan Pengawas di RUU Perampasan Aset jawab kekhawatiran

Menurut dia, pelaku memang dapat dijatuhi pidana penjara, tetapi aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban.

Melalui RUU tersebut, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Soedeson juga mengatakan RUU Perampasan Aset mengatur pembentukan badan independen yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan.

Badan tersebut nantinya dipimpin seorang kepala badan, sedangkan struktur organisasinya akan diatur lebih lanjut oleh Presiden.

Menurut dia, pembentukan badan independen tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik masyarakat mengenai pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang selama ini dinilai belum transparan.

"Badan ini bertugas menyimpan, mengelola, dan menjual aset untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Aset juga dapat dijual untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian," katanya.

Baca juga: RUU Perampasan Aset tak atur illicit enrichment sebab banyak penolakan

Di sisi lain, Soedeson memastikan kewenangan negara untuk merampas aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bentuk pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.

Ia menegaskan tidak ada aset yang dapat dirampas tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

"Tidak ada satu pun yang dapat dirampas begitu saja tanpa proses pengadilan. Perampasan harus mendapat izin pengadilan, begitu pula penyitaan," katanya.

Baca juga: RUU Perampasan Aset amanatkan bentuk badan pengawas cegah penyalahgunaan

Baca juga: Ketua DPR: RUU Perampasan Aset tuntas lebih cepat dari target

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Bagus Ahmad Rizaldi

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira