Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing, Silmy Karim, mengeklaim telah menghentikan praktik pungutan liar dalam layanan keimigrasian setelah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023.

"Saya menghentikan dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada surat edaran pada 2024," kata Silmy ditemui usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa.

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu mengatakan dirinya tidak terlibat dalam praktik tersebut dan juga membantah tuduhan memerintahkan pemungutan uang dari pemohon izin tinggal WNA.

"Tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Silmy Karim setelah salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK, Yohannes Sri Windarto, mengungkapkan bahwa praktik pengumpulan uang dari pemohon keimigrasian telah berlangsung sejak sebelum 2018.

Yohannes yang merupakan anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengaku mengumpulkan uang yang disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket" dari pemohon sejak tahun 2018 hingga 2025.

Sementara itu, kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan praktik pungutan itu merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan.

Ia juga mengatakan keterangan saksi menunjukkan bahwa Silmy Karim berupaya menghentikan praktik tersebut.

"Jadi, memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu," ujar Dodi.

Baca juga: Jaksa akan hadirkan 200 saksi di sidang pemeriksaan kasus Silmy Karim

Menurut Dodi, kliennya menginisiasi penerapan sistem pengurusan perizinan keimigrasian secara daring melalui aplikasi setelah menjabat dirjen Imigrasi.

Ia juga merujuk Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 tertanggal 7 Oktober 2024 yang ditandatangani Silmy Karim, yang isinya menginstruksikan agar seluruh layanan melalui Molina dilaksanakan secara daring tanpa tatap muka.

Dalam perkara tersebut, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.

Pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.

Dokumen dimaksud berupa Izin Tinggal Kunjungan (Izin Tinggal Kunjungan Keadaan Terpaksa dan Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Darurat), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan termasuk perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Silmy didakwa Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

Baca juga: Silmy Karim sebut digitalisasi Imigrasi tutup ruang pemerasan-pungli

Baca juga: Silmy: Tak masuk akal saya pertaruhkan karier 20 tahun dengan Rp1,2 M

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Fath Putra Mulya

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira