Jakarta (ANTARA) - Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengamanatkan pembentukan badan pengawas untuk mencegah penyalahgunaan.

"Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Ia menekankan RUU Perampasan Aset disusun dengan mengedepankan asas keadilan dan pemulihan serta komitmen antipenyalahgunaan.

Dalam pembahasan RUU, ucap Habiburokhman, masyarakat mengingatkan Komisi III DPR akan potensi penyalahgunaan RUU Perampasan Aset.

"Kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya atau digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara," katanya.

Menurut ia, pembentukan badan pengawas independen merupakan bagian dari penguatan protokol pengawasan penerapan undang-undang itu.

Selain lewat badan pengawas, potensi penyalahgunaan juga dicegah melalui kewajiban pembuktian yang berimbang dan transparan.

Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun lamanya bergulir di parlemen.

Baca juga: Puan: Pengesahan RUU Perampasan Aset bukan karena desakan

Baca juga: Ini ruang lingkup pidana dalam RUU Perampasan Aset yang disetujui DPR

Baca juga: Ketua DPR: RUU Perampasan Aset tuntas lebih cepat dari target

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Fath Putra Mulya

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira