Kehadiran mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, profesional dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih pasti
Jakarta (ANTARA) - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memuat pengaturan pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis untuk memfasilitasi perselisihan antaranggota melalui mediasi dan/atau arbitrase.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan pembentukan lembaga tersebut menjadi salah satu pokok pengaturan dalam RUU Kadin yang merupakan inisiatif DPR dan terdiri atas 13 bab serta 43 pasal.
“Kehadiran mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, profesional dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih pasti,” kata Adisatrya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR RI Jakarta, Senin.
Menurut dia, pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin diperlukan untuk menyesuaikan kerangka hukum organisasi tersebut dengan perkembangan dunia usaha.
Baca juga: RUU Kadin atur penguatan kemitraan usaha besar dengan UMKM
Baca juga: Kadin: RUU Kadin untuk tingkatkan kapasitas UMKM Indonesia
Ia menyampaikan perubahan struktur industri, integrasi perdagangan global, digitalisasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan dan daya saing membuat Kadin perlu memiliki kelembagaan yang lebih relevan dan adaptif.
Selain lembaga penyelesaian sengketa bisnis, RUU tersebut juga memuat pengaturan mengenai kedudukan Kadin, fungsi advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan, kode etik, majelis kehormatan, serta sistem data dan informasi Kadin.
Dalam rapat yang sama, pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Kadin kepada Komisi VI DPR.
Pokok-pokok masukan pemerintah mencakup pengaturan Kadin sebagai induk organisasi yang mandiri, kedudukan dan fungsi Kadin, keselarasan dengan kewenangan sektoral dalam penerbitan dokumen perdagangan luar negeri, penguatan peran dan keanggotaan, serta tata kelola dan pengawasan.
Setelah menyerahkan DIM tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan siap melanjutkan pembahasan RUU tersebut bersama pemerintah dalam pembicaraan tingkat I.
Komisi VI DPR RI menargetkan pembahasan RUU Kadin bersama pemerintah rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Baca juga: Ketua DPD RI sebut RUU Kadin Indonesia akan segera diselesaikan
Baca juga: Kadin minta RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bahas perluasan kerja
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Shofi Ayudiana
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira