RI targetkan 80 persen RS jalankan program pengendalian AMR pada 2029

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan pada 2029, sebanyak 80 persen rumah sakit telah menjalankan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR), mengingat isu tersebut menjadi tantangan nyata yang butuh penanganan terpadu dari berbagai sektor.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono di Jakarta, Rabu, mengatakan pada 2021, resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian di dunia, dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian lainnya. Dibalik angka tersebut, terdapat ancaman nyata bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari bayi baru lahir dengan sepsis, ibu pasca-persalinan, petani, hingga lanjut usia.

"Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia telah menetapkan komitmen pengendalian AMR melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029," kata Dante.

Baca juga: BPOM edukasi masyarakat cegah resistensi antimikroba, silent pandemic

Dante menekankan bahwa resistansi antimikroba tidak muncul melalui wabah besar secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara perlahan di berbagai sektor, mulai dari rumah sakit, peternakan, pertanian, sumber air, hingga lingkungan masyarakat.

Dia menyebut sebenarnya setiap antibiotik sudah ditetapkan penggunaan dan indikasinya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemenkes membuat Petunjuk Nasional Praktik Klinik (PNPK) untuk petunjuk pemakaian antibiotik dalam praktek klinis.

"Pada saat melakukan akreditasi, kita melakukan peta kuman yang ada di tiap rumah sakit. Kalau ini wajib dilakukan, sekarang sudah kita masukkan wajib dalam akreditasi rumah sakit, sehingga rumah sakit bisa konsisten menggunakan antibiotik secara tepat," kata Dante.

Karena itu, 60 persen rumah sakit pemerintah ditargetkan patuh terhadap standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris.

Dia berharap Konferensi Regional Asia Pasifik ketiga yang diselenggarakan bersama ReAct Asia Pacific pada 9–10 November 2026 menjadi momentum penting untuk menerjemahkan komitmen kebijakan menjadi aksi nyata. Terlebih, ancaman mikroorganisme kebal obat tidak mengenal batas negara maupun sektor.

Sementara itu, Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal menilai tantangan terbesar pengendalian AMR saat ini terletak pada pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara komitmen yang tertuang dalam deklarasi dengan implementasi nyata, mulai dari kesesuaian rencana dan anggaran hingga penerapan pedoman dalam praktik peresepan antibiotik di masyarakat.

Baca juga: BPOM nyatakan "perang" melawan AMR, jangan beli antibiotik tanpa resep

Baca juga: BPOM: Perlu kolaborasi tingkat global cegah pandemi sunyi akibat AMR

Konferensi yang dihadiri sekitar 90 delegasi dari 28 negara ini membahas tujuh pokok bahasan utama. Pembahasan mencakup percepatan implementasi Deklarasi Politik PBB 2024, jaminan akses terhadap antibiotik esensial, serta penerapan pendekatan One Health yang mengedepankan kolaborasi sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Selain itu, forum juga membahas antimicrobial stewardship, yakni tata kelola penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab. Seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam Multi-Stakeholder Recommendations Brief, sebuah dokumen rekomendasi lintas pemangku kepentingan yang akan menjadi bahan evaluasi bersama menjelang pertemuan PBB pada 2029.

“Resistansi antimikroba tidak mengenal batas negara maupun kewenangan satu kementerian. Bakteri dan mikroorganisme lainnya tidak akan menunggu kita, jangan sampai kita yang justru saling menunggu,” ujarnya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.