Nabire (ANTARA) - Realisasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mencapai Rp14,5 miliar hingga 17 November 2026 atau mendekati target tahun ini sebesar Rp16 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire Yusuf F. Pirade di Nabire, Rabu, mengatakan penerimaan opsen PKB telah mencapai Rp9 miliar dari target Rp10 miliar, sedangkan opsen BBNKB sebesar Rp5,5 miliar dari target Rp6 miliar.
âDengan capaian tersebut, pemerintah daerah hanya perlu mengejar penerimaan Rp1 miliar dari opsen PKB dan Rp500 juta dari opsen BBNKB hingga akhir tahun,â katanya.
Ia menjelaskan opsen merupakan tambahan penerimaan dari PKB dan BBNKB yang menjadi bagian pemerintah kabupaten.
Mekanisme tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurut Yusuf, penerapan opsen bukan berarti menambah beban pajak masyarakat, melainkan mengubah mekanisme penerimaan yang sebelumnya disalurkan melalui dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
Melalui mekanisme baru yang mulai diterapkan pada 2025 itu, penerimaan opsen langsung masuk ke kas kabupaten sehingga daerah tidak perlu menunggu penyaluran dana bagi hasil.
Ia mengatakan perubahan mekanisme tersebut diharapkan meningkatkan ketepatan penerimaan pajak sekaligus mendukung kemandirian fiskal daerah.
Baca juga: Anggota DPR: Kenaikan opsen pajak harus pertimbangkan masyarakat
Baca juga: Kemendagri evaluasi pelaksanaan Opsen PKB-BBNKB optimalkan pendapatan
Ia juga menyoroti banyaknya kendaraan yang beroperasi di Nabire tetapi masih menggunakan pelat nomor luar Papua Tengah.
Kondisi itu menyebabkan pembayaran pajak kendaraan masuk ke daerah lain, meskipun kendaraan tersebut menggunakan fasilitas jalan di Nabire.
âKarena itu, hari ini kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kendaraan berpelat luar segera mengurus perpindahan registrasi ke wilayah Papua Tengah, khususnya Nabire, sehingga penerimaan pajaknya dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah,â katanya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nabire La Halim mengatakan opsen pajak memiliki arti penting untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Ia menilai sosialisasi opsen PKB dan BBNKB sejalan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, baik infrastruktur maupun non infrastruktur.
âTerkait kendaraan plat luar Nabire, pemda perlu berkoordinasi dengan kepolisian, khususnya satuan lalu lintas, untuk menertibkan kendaraan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,â katanya.
Baca juga: Pemprov Jateng beri diskon pajak kendaraan 5 persen
Baca juga: Pemprov Bali turunkan target PAD 2025 buntut opsen pajak
Baca juga: Kemendagri ingatkan pemda opsen tidak tambah beban wajib pajak
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Ali Nur Ichsan
At a glance
- Topic
- World
- Country
- đźđ© ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira