Pupuk Indonesia: Digitalisasi percepat penebusan pupuk subsidi

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengoptimalkan digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk memastikan distribusi pupuk kepada petani berlangsung tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan digitalisasi dilakukan melalui sistem i-Pubers yang memudahkan petani menebus pupuk bersubsidi cukup dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP), selama telah terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan melakukan pembayaran di titik serah resmi.

"Petani sekarang sudah tidak perlu lagi khawatir dan harus menunggu sampai tiga bulan, sampai empat bulan dari awal tahun agar bisa menebus pupuk bersubsidi. Sekarang dengan adanya penyelenggaraan regulasi dan kita perkuat juga dengan digitalisasi, petani cukup membawa KTP, sudah terdaftar di RDKK, menyiapkan uang tunai yang bersangkutan sudah bisa menebus pupuk bersubsidi kapan pun dan di mana pun selama berada di PPTS yang sudah terdaftar," kata Yehezkiel dalam webinar PIMA 2026 yang diikuti di Jakarta, Rabu

Ia menjelaskan penyederhanaan regulasi turut memangkas birokrasi pengadaan dan penetapan pupuk bersubsidi yang sebelumnya harus melalui jenjang pengajuan dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Dengan mekanisme baru tersebut, penetapan pengadaan pupuk dapat ditangani dinas pertanian pada masing-masing tingkatan pemerintahan, dengan tetap menyesuaikan kesiapan anggaran APBN.

Dampak kemudahan penebusan tersebut tercermin dari realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional. Hingga 10 November 2026, penebusan mencapai 7,7 juta ton, meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,7 juta ton.

Sementara itu, alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan pada 2026 ditetapkan sekitar 9,84 juta ton, lebih tinggi dibandingkan alokasi 2025 sebesar 9,55 juta ton.

Menurut Yehezkiel, peningkatan penebusan tersebut turut didukung kemudahan akses dan ketersediaan pupuk ketika dibutuhkan petani, selain kesiapan menghadapi musim tanam.

Selain ketepatan waktu dan sasaran, Pupuk Indonesia juga memperketat pengawasan harga penebusan agar sesuai HET. Perusahaan tidak menoleransi kios atau titik penyaluran resmi (PPTS) yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga yang ditetapkan pemerintah.

"Ketika ada satu PPTS yang melakukan pelanggaran tersebut dan kami sudah kategorikan sebagai pelanggaran berat, kami akan mencabut PPTS tersebut sebagai bagian dari jalur supply chain kami," ujarnya.

Ia menambahkan PPTS yang terindikasi melakukan pelanggaran dapat dinonaktifkan sementara selama proses penyelidikan. Sistem digitalisasi juga memungkinkan harga yang dibayarkan petani tercatat dalam bukti transaksi sehingga mempersempit peluang manipulasi harga.

Pupuk Indonesia turut mendorong sosialisasi HET kepada petani melalui kelompok tani dan gabungan kelompok tani agar petani mengetahui harga resmi serta melaporkan apabila menemukan pungutan atau biaya tambahan yang tidak sesuai ketentuan.

Baca juga: Pupuk Indonesia buka PIMA 2026, angkat topik transformasi industri

Baca juga: Pemerintah tetapkan alokasi pupuk subsidi 9,85 juta ton pada 2027

Baca juga: Pusri salurkan 94 persen alokasi pupuk bersubsidi di Sumsel

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.