Pontianak (ANTARA) - Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak memperkuat sinergi lintas lembaga untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat terpenuhi, tidak hanya melalui putusan pengadilan, tetapi juga dalam pelaksanaannya.
"Selama ini di Indonesia, putusan pengadilan terkait hak perempuan dan anak sering kali hanya adil di atas kertas, tetapi sulit diwujudkan secara nyata di tengah masyarakat," kata Ketua PTA Pontianak Chandra Boy Seroza di Pontianak, Kamis
Dia mengatakan pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian masih menghadapi kendala, meskipun telah diputuskan melalui proses pengadilan.
Menurut dia, diperlukan mekanisme pengawasan dan kerja sama antarlembaga agar putusan pengadilan mengenai hak finansial perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara nyata.
Ia mencontohkan Australia yang memiliki "Child Support Agency" serta Malaysia dengan Badan Sokongan Keluarga sebagai lembaga yang mengawal pemenuhan hak finansial perempuan dan anak setelah perceraian.
Chandra menyebutkan angka perceraian di Kalimantan Barat mencapai sekitar 13.000 hingga 22.000 kasus setiap tahun. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena dampak perceraian tidak hanya dirasakan pasangan, tetapi juga anak-anak yang berpotensi menghadapi persoalan sosial.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengapresiasi inisiatif PTA Pontianak membangun kolaborasi dengan berbagai instansi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Ia mengatakan kerja sama lintas sektor menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pembangunan daerah.
"Semua kegiatan dan proses pembangunan akan sukses apabila ada kerja sama dan saling mendukung. Kalau kerja sendiri-sendiri, saya yakin akan lambat selesai. Tapi kalau dikerjakan bersama, insyaallah lebih cepat tercapai," ujarnya.
Krisantus juga mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman, persaudaraan, dan toleransi sebagai modal dalam membangun Kalimantan Barat yang terdiri atas masyarakat dengan latar belakang beragam.
Penandatanganan MoU tersebut melibatkan sejumlah instansi vertikal, jajaran Kementerian Agama dan Badan Pertanahan, lembaga wakaf, perbankan syariah, para ketua pengadilan agama se-Kalimantan Barat, serta organisasi terkait.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Rendra Oxtora
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira