PT KAI dan Kementerian PKP turun tangan benahi Kampung Bahari

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turun tangan membenahi Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pascapenggerebekan oleh kepolisian pada Minggu (1/11) terkait kasus peredaran narkoba.

“Kami akan mengerahkan alat berat dan truk pengangkut sampah untuk membantu membersihkan kawasan secara bertahap mulai Rabu (4 November 2026),” kata Executive Vice President (EVP) PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta Januri di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penataan itu juga berkaitan dengan keberadaan bangunan di sekitar aset PT KAI yang harus memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api.

Januri menjelaskan proses penanganan kawasan tersebut membutuhkan pendataan yang menyeluruh karena belum seluruh warga dan bangunan teridentifikasi.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya tekankan pendekatan humanis dalam penataan Kampung Bahari

PT KAI juga membuka pembahasan mengenai alternatif tempat tinggal, termasuk kemungkinan pemanfaatan hunian yang tersedia di kawasan Senen. Namun, langkah tersebut perlu dikomunikasikan dengan warga dan dilakukan secara manusiawi, bukan melalui penggusuran paksa.

“Kalau hanya dipindahkan tanpa diberikan solusi, dikhawatirkan warga akan kembali lagi ke lokasi semula. Karena itu, perlu ada penanganan yang komprehensif dan memperhatikan kondisi masyarakat,” ujar Januri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian (PKP) Sri Haryanti mengatakan pihaknya turut membahas upaya terkait pemberdayaan masyarakat.

Saat ini, kata dia, tercatat 46 penerima program bedah rumah di Kampung Bahari yang tersebar di beberapa RW.

“Data tersebut akan diperiksa kembali bersama Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Dinas Perumahan untuk melihat kemungkinan penambahan penerima, sesuai ketersediaan lokasi dan ketentuan program,” tutur Sri.

Baca juga: Pram minta Forkopimda Jakut ikut tangani narkoba di Kampung Bahari

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menegaskan penataan Kampung Bahari membutuhkan kerja sama lintas sektor agar persoalan keamanan, lingkungan, dan sosial dapat ditangani secara bersamaan.

“Pemerintah Kota Jakarta Utara mendukung penuh langkah penataan Kampung Bahari. Namun, penanganannya harus dilakukan secara humanis dan terkoordinasi. Kita ingin kawasan ini menjadi lebih aman, bersih, dan tertata, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan perhatian dan solusi yang tepat,” pungkas Hendra.

Seperti diketahui, Kepolisian Daerah (Polda Metro Jaya) menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, dan mengamankan sebanyak 27 orang yang diduga terlibat dalam jaringan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika pada Minggu (1/11).

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso mengungkapkan penggerebekan tersebut dilakukan secara serentak dengan melibatkan tim gabungan.

"Kita melakukan penggerebekan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, kita lakukan serempak. Kemudian, kita berkolaborasi dengan semua pihak, dari BNN (Badan Narkotika Nasional), Bareskrim, Polda Metro Jaya, Brimob, dan lain sebagainya," kata Bismo di Jakarta, Minggu (1/11).

Baca juga: Wako Jakut: Penataan Kamping Bahari butuh kerja sama lintas sektoral

Baca juga: Polisi tangkap 27 orang dan sita senpi saat gerebek Kampung Bahari

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.