Presiden terima laporan Satgas PRR soal 41 bencana susulan di Sumatera

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan progres satu tahun pemulihan pascabencana Sumatera dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).

Adapun, laporan tersebut untuk menyiapkan antisipasi dikarenakan wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda 41 bencana susulan.

"Mulai dari April sampai Oktober itu saya catat ada 41 banjir susulan," kata Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Banjir dan tanah longsor susulan itu paling banyak terjadi di Aceh dengan 18 kejadian, disusul Sumatera Barat dengan 15 kejadian dan Sumatera Utara dengan sedikitnya delapan kejadian.

Tito menyebut kawasan timur Sumatera mengalami kekeringan, sedangkan kawasan barat, terutama bagian utara, terus diguyur hujan.

Menurutnya, dalam rapat itu Presiden ingin mengetahui perkembangan penanganan setahun sejak bencana pada akhir November 2025. Presiden juga meminta langkah antisipasi karena curah hujan di wilayah terdampak diperkirakan masih tinggi.

Tito memaparkan penanganan bencana dibagi menjadi tiga tahap. Masa tanggap darurat berlangsung November hingga akhir Januari untuk menyelamatkan warga. Masa transisi pada Januari sampai April memulihkan fungsi dasar, seperti jalan.

Selanjutnya, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipercepat menjadi tiga tahun berjalan mulai April 2026 hingga Desember 2028.

Pemulihan dirancang tiga tahun karena bencana November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa serta membuat lebih dari 2,1 juta orang mengungsi.

"Bagi saya pribadi jujur, yang pernah saya alami, ini adalah salah satu dampak yang terluas," ujar Tito.

Rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Rencana Induk 2026-2028 yang telah disetujui Presiden. Rencana itu memuat 11.520 kegiatan dengan total anggaran Rp100,67 triliun, terdiri atas Rp100,1 triliun untuk 23 kementerian/lembaga pelaksana utama dan Rp575 miliar untuk 10 kementerian/lembaga pendukung.

Tito melaporkan seluruh pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan di tiga provinsi itu kini berjalan 100 persen. Aceh Tamiang sempat menjadi wilayah dengan kondisi terberat karena pemerintahan kabupatennya tidak berjalan sama sekali.

Sementara itu, sebagian pemerintahan desa dan kelurahan masih dalam perbaikan.

Di sektor kesehatan, 87 rumah sakit dan 867 puskesmas yang terdampak sudah beroperasi seluruhnya. Di Sumatera Utara masih ada enam puskesmas pembantu yang belum beroperasi karena akses jalannya tertutup longsor.

Presiden kemudian memerintahkan Kepala BNPB menyiapkan peralatan. Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri diminta bersiaga sambil memantau prakiraan cuaca BMKG, dan pemerintah juga akan menggelar operasi modifikasi cuaca di wilayah terdampak.

Rapat dihadiri Menko PMK Sugiono selaku Ketua Tim Pengarah Satgas, Menteri Pertahanan, Kapolri, Panglima TNI, Menteri PU, Kepala BMKG, dan Kepala BNPB.

Baca juga: Satgas PRR: Daerah terdampak bencana bisa tetapkan tanggap darurat

Baca juga: Mendagri minta tiga provinsi Sumatera tetapkan Tanggap darurat bencana

Pewarta: Aditya Ramadhan, Prisca Triferna Violleta
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.