Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku memahami alasan rencana penerbitan obligasi daerah tidak mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
“Terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan. Karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta,” jelas Pramono di Balai Kota, Selasa.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan pemerintah pusat telah membahas pengajuan obligasi daerah.
Menurut Tito, pemerintah pusat mempertimbangkan agar obligasi tak menjadi hutang bagi pemerintahan berikutnya.
Selain itu, dikhawatirkan pemerintah daerah lain turut mengajukan apabila pemerintah pusat menyetujui penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta.
“Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tapi kan daerah-daerah lain nanti kalau ngikut yang nggak punya kemampuan bayar—kami kan punya data lengkap daerah-daerah yang PAD-nya rendah. Dia kalau seandainya mengeluarkan obligasi terus bayarnya gimana?” ungkap Tito.
Untuk itu, Tito menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari alternatif dari pinjaman obligasi dengan mengajukan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai arahan Menteri Keuangan.
Tito menambahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan membayar pinjaman tersebut melalui pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Dan nanti salah satu teknis cara bayar yang diusulkan oleh Menteri Keuangan dengan cara membayarnya melalui pemotongan DBH. Kan ada DBH yang belum dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada DKI,” papar Tito.
Tito menilai pinjaman melalui PT SMI tidak memberatkan kepala daerah berikutnya.
Di sisi lain, ia menilai berbagai pembangunan yang ingin dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya infrastruktur, memberi manfaat yang positif bagi rakyat.
Oleh sebab itu, Tito pun segera memberikan rekomendasi agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengajukan pinjaman ke PT SMI.
“Kami Kemendagri diminta pendapat oleh beliau (Pramono), kita akan menyampaikan prinsip setuju karena salah satu persyaratan untuk PT SMI memberikan pinjaman adalah rekomendasi dari Kemendagri. Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” ucap Tito.
Baca juga: Pemprov DKI akan ajukan pinjaman ke SMI Rp4,5 miliar
Baca juga: DPRD DKI: Pinjaman SMI bisa jadi opsi jika obligasi daerah ditolak
Baca juga: Obligasi belum disetujui, Gub DKI pertimbangkan DBH dan pinjaman SMI
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Lifia Mawaddah Putri
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira