Pramono akan temui Menteri Keuangan, bahas penerbitan obligasi Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan dirinya akan bertemu dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membahas rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta.

“Untuk obligasi, hari ini memang ada rencana saya untuk bertemu dengan Menteri Keuangan,” kata Pramono saat dijumpai di Puskesmas Taman Sari, Jakarta Barat, Senin.

Sebelumnya, Pramono mengatakan keputusan terkait penerbitan obligasi daerah masih menunggu persetujuan sepenuhnya dari pihak pemerintah pusat.

Pramono mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan terkait obligasi Jakarta.

Menurut Pramono, alasan hingga saat ini pemerintah pusat belum menyetujui penerbitan obligasi daerah karena tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran untuk hal tersebut.

Namun demikian, ia menilai kondisi keuangan DKI Jakarta berbeda dengan daerah lain karena anggaran itu dikelola secara tertib dan rapi.

“Kalau bagi DKI, mohon maaf bukan menyombongkan diri, karena budget-nya, anggarannya sudah terkelola secara tertib dan rapi, obligasi ini bisa menjadi penguat bagi Pemerintah DKI Jakarta."

"Mungkin bagi beberapa daerah provinsi lain, obligasi ini jangan sampai kemudian digunakan untuk mendapatkan budget atau creative financing, tetapi anggarannya sendiri tidak mampu untuk melakukan penutupan itu,” ungkapnya.

Pramono mengatakan pengalamannya selama hampir 15 tahun berada di pemerintahan pusat membuatnya memahami arahan dan kebijakan pemerintah pusat terkait penerbitan obligasi daerah.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan patuh dengan apapun keputusan pemerintah pusat terkait penerbitan obligasi.

Baca juga: Rano: Penerbitan obligasi daerah 2027 sebesar Rp4,23 triliun

Baca juga: Ekonom: Rencana Pemprov DKI terbitkan obligasi cukup masuk akal

Baca juga: Pemerhati: Kemenkeu dan Pemprov DKI perlu duduk bersama soal obligasi

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.