Prabowo, survei, dan vonis dari 205 responden

Jakarta (ANTARA) - Rapor merah boleh diberikan kepada siapa pun. Tak ada pengecualian, termasuk kepada presiden dan pemerintahannya. Hanya saja, rapor tanpa kelas dan parameter yang jelas, siswa yang mewakili, dan alat ukur yang teruji, itu bukanlah evaluasi yang kokoh. Hal itu berisiko menjadi opini yang diberi angka, lalu dibesarkan menjadi vonis politik. Bahaya dan berisiko sekali.

Itulah kesan setelah membaca dua artikel dalam laporan khusus RayaTimes: tulisan Ardian Taufik Gesuri mengenai hasil survei RayaTimes dan tulisan Dhimam Abror Djuraid berjudul “Survei sebagai Senjata Politik”. Keduanya tampil dalam narasi tajam. Namun, ketika metodologi dan jalan argumentasinya dibuka, maka sebagian ketajamannya justru terasa hampa. Seolah terlihat mengiris, tetapi ujung pisaunya tidak seluruhnya menyentuh fakta yang hendak dibuktikan.

Ulasan ini tidak berpendapat bahwa Presiden harus kebal terhadap survei. Sebaliknya, pemerintahan yang percaya diri harus berani membaca hasil yang menyenangkan maupun yang getir. Namun, bersedia mendengar kritik tidak berarti semua angka harus diterima dengan bobot yang sama. Survei nasional acak terhadap sekitar 1.200 responden tidak dapat disejajarkan dengan jajak pendapat daring terhadap 205 orang yang memilih sendiri untuk menjawab.

Survei RayaTimes dilakukan secara daring pada 13–18 Oktober 2026. Dari 205 respondennya, 184 orang atau 89,8 persen menyatakan tidak puas, 6,3 persen netral, dan hanya delapan orang atau 3,9 persen merasa puas. Temuan itulah yang kemudian dibingkai sebagai “rapor merah” dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Simplistis sekali, bukan?

Masalah pertama dan paling mendasar adalah siapa yang sebenarnya diwakili oleh 205 responden itu. Mereka tidak dipilih secara acak dari seluruh penduduk Indonesia, itu jelas. Tidak dijelaskan juga secara memadai dari mana tautan survei disebarkan, siapa yang melihatnya, siapa yang terdorong menjawab, serta bagaimana komposisi wilayah, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan pilihan politik mereka. Banyak pertanyaan hanya menerawang tanpa jawaban.

Leslie Kish, ahli statistik kelahiran Hungaria yang kemudian menjadi profesor di University of Michigan, dalam buku klasik Survey Sampling menjelaskan bahwa sampel dapat berbicara mewakili populasi apabila setiap anggota populasi mempunyai peluang terpilih yang diketahui. Itulah dasar pengambilan sampel probabilitas. Dalam survei sukarela di internet, seperti dilakukan RayaTimes, peluang itu tidak diketahui. Orang yang marah, kecewa, atau sudah memiliki sikap politik kuat biasanya lebih terdorong mengisi dibandingkan warga yang netral.

Karena itu, angka 89,8 persen hanya sah dibaca sebagai 184 dari 205 peserta survei RayaTimes yang tidak puas. Ia tidak boleh bermetamorfosis menjadi 89,8 persen rakyat Indonesia. RayaTimes sendiri sebenarnya mengakui sampelnya tidak acak dan hasilnya tidak dapat digunakan untuk menyatakan mayoritas penduduk Indonesia tidak puas. Pengakuan tersebut jujur, tetapi sekaligus meruntuhkan daya generalisasi judul besarnya.

Masalah kedua, ketidakjelasan antara sasaran program dan responden yang ditanya. Sebanyak 73,2 persen peserta disebut tidak merasakan manfaat MBG, sedangkan 77,1 persen tidak merasakan manfaat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pertanyaannya: apakah mereka atau anaknya penerima MBG? Apakah mereka tinggal di desa dengan koperasi yang telah beroperasi? Apakah mereka anggota, pemasok, pembeli, petani, atau pelaku UMKM yang berhubungan dengan koperasi tersebut?

Jika bukan penerima program, jawaban “tidak merasakan manfaat” merupakan sesuatu yang wajar. Namun, jawaban itu tidak membuktikan programnya tidak bermanfaat. Mengukur manfaat MBG mestinya melibatkan murid, orang tua, guru, ahli gizi, pekerja SPPG, pemasok lokal, dan sekolah penerima. Mengukur Sekolah Rakyat harus mendengar siswa dari keluarga miskin, orang tua, guru, serta anak yang sebelumnya putus sekolah. Menilai KDMP harus masuk ke desa, menemui anggota koperasi, petani, nelayan, pedagang kecil, serta membedakan koperasi yang baru berbadan hukum dari koperasi yang benar-benar telah beroperasi.

Pemerintah mencatat MBG telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat. Badan Gizi Nasional pada Oktober 2026 mencatat sekitar 57,49 juta penerima, lebih dari satu juta tenaga kerja, dan 26.385 SPPG; perbedaan angka dapat muncul karena tanggal pemutakhiran data yang berbeda. Sekolah Rakyat telah berkembang menjadi 166 sekolah di 34 provinsi. Pemerintah juga telah membentuk kelembagaan 80.081 KDMP/KKMP, meskipun jumlah koperasi yang sungguh-sungguh operasional tentu harus terus diverifikasi dan tidak boleh disamakan dengan jumlah badan hukum.

Justru kelompok-kelompok penerima itulah yang perlu dijadikan sampel khusus. Jangan bertanya kepada orang yang tidak menerima makan tentang rasa dan kebermanfaatannya, kemudian menyimpulkan makanannya tidak berguna. Itu bias.

Secara internasional, program makan sekolah bukan gagasan aneh. World Food Programme mencatat sedikitnya 466 juta anak memperoleh makanan sekolah di berbagai negara. Bank Dunia menemukan manfaatnya membentang luas dari pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, hingga pasar pertanian lokal, dengan perkiraan manfaat ekonomi 7 sampai 35 dolar AS untuk setiap satu dolar investasi, tergantung konteks dan mutu pelaksanaan. Bukti mengenai kehadiran sekolah relatif kuat, sedangkan bukti mengenai beberapa hasil gizi masih beragam. Artinya, MBG tidak boleh dipuja tanpa evaluasi, tetapi juga tidak patut dihakimi hanya melalui persepsi responden yang belum tentu menerimanya. Jadinya rancu.

Masalah ketiga ialah hasil RayaTimes terlalu jauh dari survei-survei nasional pada periode berdekatan. SMRC mencatat kepuasan kepada Presiden sebesar 44,5 persen. Poltracking menemukan kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran 55,3 persen, sedangkan Parameter Politik Indonesia mencatat 65,4 persen. Objek pertanyaan dan metodologinya memang berbeda, tetapi seluruhnya jauh dari angka 3,9 persen versi peserta survei RayaTimes.

Perbedaan itu tidak berarti pemerintah boleh menepuk dada. Angka 44,5 sampai 65,4 persen tetap mengirimkan peringatan tentang ekonomi rumah tangga, pekerjaan, hukum, korupsi, dan kualitas implementasi program. Namun, peringatan berbeda dari vonis. RayaTimes juga hanya melakukan satu kali pengukuran, sehingga tidak dapat menyimpulkan tren penurunan tanpa data pembanding dengan metode dan pertanyaan yang sama.

Lalu bagaimana dengan artikel Dhimam Abror? Ada tiga persoalan utama. Pertama, tesis bahwa survei telah menjadi “senjata politik” tidak dibuktikan dengan kasus yang konkret. Siapa yang memesan, siapa yang membayar, pertanyaan mana yang diarahkan, hasil apa yang disembunyikan, dan kebijakan mana yang dibenarkan melalui survei? Tanpa rantai bukti itu, “senjata politik” baru tak lebih sebuah metafora memikat namun sesungguhnya hampa.

Kedua, artikel tersebut mencampur pembentukan citra dengan kepalsuan realitas. Konsep simulakra Jean Baudrillard, filsuf dan sosiolog Prancis, dapat menjelaskan bagaimana citra diproduksi media. Namun, konsep itu tidak otomatis membuktikan bahwa kerja, blusukan, atau kedekatan seorang pemimpin dengan rakyat semuanya palsu. Klaim tentang citra harus diuji dengan capaian, dampak kebijakan, serta pengalaman masyarakat—bukan ditetapkan melalui label filsafat.

Ketiga, terdapat ironi: tulisan itu mengingatkan bahwa survei bukan kebenaran mutlak, tetapi rangkaian laporannya justru mengangkat jajak pendapat nonacak 205 orang menjadi rapor merah. Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis dan profesor di Collège de France, dalam esainya L’opinion publique n’existe pas mengingatkan bahwa survei dapat “membuat” opini publik ketika peneliti menganggap semua orang mempunyai pendapat, semua jawaban bernilai sama, dan semua orang menyetujui masalah apa yang layak ditanyakan. Howard Schuman dan Stanley Presser, dua pakar metodologi survei Amerika, juga membuktikan bahwa bentuk, urutan, konteks, dan nada pertanyaan dapat mengubah jawaban responden.

Artikel ini tidak menolak kritik RayaTimes. Keracunan dalam MBG harus ditekan menuju nol. SPPG bermasalah harus ditutup atau diperbaiki. Korupsi harus dihukum. KDMP yang hanya berdiri di atas kertas harus dibuat berusaha secara nyata. Sekolah Rakyat harus diuji dari perubahan hidup siswanya. Dukungan kepada Presiden bukan tepuk tangan tanpa koreksi. Bukan itu.

Namun, kritik pun wajib berlaku adil terhadap data. Jangan angka kecil dibesarkan, kelompok terbatas disulap menjadi rakyat, dan persepsi dipasarkan sebagai realitas nasional. Saya mendukung survei yang disiplin, transparan, dan berani masuk langsung kepada penerima manfaat.

Sebab tujuan survei bukan merendahkan atau meninggikan penguasa. Tujuannya menemukan kenyataan. Bersamaan dengan itu, kenyataan terlalu penting untuk diserahkan kepada 205 orang yang tidak pernah dimaksudkan mewakili Indonesia. Setuju, bukan?

*) Dr Ramadhan Pohan, MIS, pengamat, wartawan senior, mantan Pimpinan Komisi I DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.