Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mendorong agar negara-negara berkembang khususnya di kawasan Asia-Pasifik turut dilibatkan dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sehingga tidak hanya menjadi konsumen atau pengguna yang dikembangkan oleh negara-negara maju.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) yang berlangsung di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis.

"Kawasan Asia-Pasifik harus menjadi pelopor dunia dalam pengembangan teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan," kata Prabowo.

"Namun, negara-negara berkembang tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi. Kita harus memiliki akses terhadap AI, keterampilan dan penelitian, serta kesempatan untuk berperan aktif dalam menentukan arah perkembangannya di masa depan," ujarnya.

Prabowo menekankan pengembangan teknologi mutakhir dan AI harus diiringi dengan prinsip keterbukaan dan keadilan. Dengan demikian, inovasi teknologi tidak boleh memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.

"Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara negara kaya dan negara miskin," tegasnya.

Baca juga: Prabowo sampaikan empat pandangan penting dalam forum APEC

Dalam pertemuan tingkat tinggi bersejarah yang yang menghadirkan tiga pemimpin negara besar dunia, yakni Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin Indonesia tegas menyerukan pentingnya komunitas Asia-Pasifik untuk mencapai kemakmuran bersama.

Seruan Presiden Prabowo juga sejalan dengan tema KTT ke-33 APEC yaitu "Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together". Indonesia pun menyatakan kesiapannya dalam menyambut baik prioritas tahun ini yang mengedepankan keterbukaan, inovasi, dan kerja sama.

Dalam prinsip keterbukaan, Presiden Prabowo mengatakan bahwa setiap hubungan kerja sama dan perdagangan di kawasan harus bersifat terbuka serta menjadi jembatan yang semakin mempererat persahabatan dan memupuk perdamaian.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden menekankan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang menjamin kepastian aturan serta memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh negara.

"Kita membutuhkan sistem perdagangan multilateral yang adil, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berfungsi secara efektif, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketanya," katanya.

Baca juga: Usai bertemu, pemimpin AS-China-Rusia janji jaga perdamaian dunia

Presiden juga menegaskan keterbukaan dalam perdagangan tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan, agar kerja sama antarnegara tidak justru menciptakan ketergantungan.

"Namun, keterbukaan juga harus disertai keadilan. Keterbukaan tanpa keadilan bukanlah kemitraan, melainkan ketergantungan," tegas Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga mempertegas posisi Indonesia yang menganggap satu musuh terlalu banyak dan seribu teman terlalu sedikit.

Oleh karena itu, Prabowo juga menyerukan penguatan kerja sama melalui peningkatan berbagi teknologi, investasi, dan kemitraan nyata dengan negara-negara Global South, termasuk negara-negara berkembang di kawasan Asia-Pasifik maupun kawasan lainnya.

"Di Shenzhen, kita telah membawa agenda pembangunan hingga tahun 2035. Kami menyerukan peningkatan berbagi teknologi, investasi, serta kemitraan nyata dengan negara-negara Global South. Kerja sama bukanlah bentuk amal, melainkan jalan menuju kemakmuran bersama," pungkasnya.

Baca juga: China sediakan 20 juta dolar AS dukung kerja sama praktis APEC

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Fathur Rochman

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira