Prabowo apresiasi OJK, BI, dan Pemda atas capaian TPAKD di daerah

Saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani nelayan dan mereka-mereka yang berada di pedesaan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah atas pencapaian luar biasa dalam membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

"Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini," kata Presiden Prabowo dikutip dari tayangan resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.

Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD di Gunung Putri, Jawa Barat, Presiden mengungkapkan rasa bangganya atas laporan yang menyebutkan bahwa TPAKD telah berhasil terbentuk di seluruh tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota di Indonesia sejak akhir tahun 2024.

Baca juga: Prabowo dukung cabut izin perusahaan asing terbukti terkait karhutla

Keberadaan kelembagaan tersebut dinilai menjadi pencapaian penting karena telah memfasilitasi penyaluran kredit produktif sebesar Rp53 triliun kepada sekitar dua juta warga penerima manfaat.

"Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud. Saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani nelayan dan mereka-mereka yang berada di pedesaan," ujar Prabowo.

Penyaluran dana pembiayaan masif tersebut ditargetkan mampu menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan hingga daerah tertinggal, dengan estimasi sasaran mencapai 28 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Guna merealisasikan target pembiayaan kerakyatan yang sangat besar tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengetatkan penjagaan kekayaan sumber daya alam nasional agar tidak dimonopoli segelintir pihak.

Baca juga: Prabowo: Santri kompak, Indonesia semakin kuat

Prabowo telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menindak tegas dan mencabut izin konsesi perusahaan pertambangan yang terbukti tidak memiliki aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.

Langkah efisiensi anggaran juga dilakukan secara agresif dengan menutup ratusan badan usaha milik negara (BUMN) yang terus merugi atau memalsukan laporan keuangannya, di mana target penutupan diproyeksikan mencapai 700 BUMN hingga bulan Desember.

"Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera," kata Prabowo tegas.

Pada akhir acara tersebut, Presiden Republik Indonesia secara resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.

Baca juga: Presiden Prabowo resmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.